KaMedia – Komisi B DPRD Kota Surabaya memberikan dukungan penuh terhadap masifnya program ketahanan pangan yang digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Meski demikian, para legislator menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak boleh berhenti pada seremoni pembagian bantuan, melainkan harus berdampak langsung pada stabilitas harga dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Ghofar Ismail, menegaskan pentingnya pengawasan agar setiap bantuan, mulai dari bibit tanaman, benih ikan, hingga ternak benar-benar menjawab kebutuhan riil warga di lapangan.
” Memang di Surabaya ini sangat dimanfaatkan oleh warga. Kemarin Walikota sudah memberikan program berkaitan dengan cabai, sayur-mayur, dan juga padi di wilayah Wiyung, Lakarsantri, dan sekitarnya. Seluruh anggota Komisi B mendukung penuh, tetapi kita ingin memastikan hasil panennya benar-benar dirasakan oleh warga pengelola dan lingkungan sekitarnya,” tegas Ghofar, Selasa (3/11/2026).
Program ketahanan pangan Pemkot kali ini menghadirkan terobosan yang relevan dengan keterbatasan lahan perkotaan. Di sektor perikanan, DKPP menyalurkan bantuan 50 ekor bibit ikan lele beserta pakan dan sarana pemeliharaan untuk tiap titik. Berbeda dari media terpal terdahulu, budidaya kini memanfaatkan media tong plastik yang jauh lebih praktis di kawasan padat penduduk.
Selain perikanan, warga juga mendapatkan paket bantuan 10 ekor ayam betina dan 2 ekor ayam jantan untuk setiap penerima.
”Ini upaya konkret mendongkrak ekonomi keluarga dari sektor pangan. Warga tidak hanya menjadi penerima bantuan pasif, tetapi didorong untuk mengembangkan usaha produktif pemenuhan protein mandiri,” tambah Ghofar.
Tak hanya urban farming, Komisi B DPRD Surabaya juga menyoroti penguatan rantai distribusi di sektor pesisir. DPRD mendorong optimalisasi penyaluran hasil tangkapan nelayan kepada pengepul melalui Koperasi Merah Putih agar pemasaran lebih terarah dan harga di tingkat nelayan tetap terjaga.
Sementara itu, untuk mengantisipasi lonjakan harga cabai menjelang akhir tahun, Pemkot Surabaya melalui DKPP bersama masyarakat telah menanam ribuan bibit cabai sejak Agustus–September lalu. Penanaman masif ini memanfaatkan lahan perkotaan, salah satunya di Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Jambangan sebanyak 4.100 bibit cabai yang dikembangkan bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) guna memproduksi varietas tahan hama.
Panen raya cabai yang diproyeksikan pada Desember 2026 mendatang diharapkan efektif menambah pasokan pasar dan menekan laju inflasi daerah.
Menutup keterangannya, Ghofar mengingatkan agar penyaluran bantuan—termasuk program yang melibatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), harus benar-benar tepat sasaran dan berpatokan pada aspirasi masyarakat bawah.
”DPRD Surabaya akan terus menyerap aspirasi warga dan mengawal pelaksanaan di lapangan. Ketahanan pangan bukan hanya soal seberapa banyak bibit disebar, tetapi bagaimana bantuan itu berjalan sustainable, distribusinya lancar, dan manfaat ekonominya benar-benar dirasakan warga Kota Surabaya,” pungkasnya.
