KaMedia – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 diwarnai sorotan tajam. Pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik koruptif menjadi benang merah yang disuarakan dalam forum tersebut.
Ketua Fraksi PKS-PPP, Afdal Muhammad Ihsan, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dokumen administratif angka-angka belaka.
”APBD tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi juga wujud nyata komitmen pemerintah terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan anggaran yang bebas dari praktik koruptif dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Afdal di hadapan peserta sidang paripurna.
Dalam pemaparannya, Fraksi PKS-PPP membedah postur keuangan daerah dalam Raperda APBD 2027 yang mencatat angka-angka krusial berikut, Pendapatan Daerah Rp4,604 triliun, Belanja Daerah Rp5,151 triliun, Defisit Anggaran lp Rp546,677 miliar (ditutup melalui pembiayaan neto dengan jumlah yang seimbang).
Penurunan belanja daerah ini dipicu oleh merosotnya dana transfer pusat hingga Rp614,447 miliar, ditambah belum teralokasikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) secara utuh.
Dibalik angka-angka tersebut, Fraksi PKS-PPP melayangkan sejumlah catatan kritis yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas di Sidoarjo, diantaranya gunungan Piutang PBB-P2 Rp510 Miliar. Akumulasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menumpuk di angka fantastis, yakni Rp510,651 miliar (termasuk piutang historis pelimpahan KPP Pratama). Pemerintah didesak segera melakukan pembersihan data, verifikasi ketertagihan, hingga memberikan stimulus bagi warga miskin.
Kemudian anggaran pendidikan di bawah 20 persen dan isu penahanan ijazah. Alokasi anggaran pendidikan dinilai masih di bawah ambang batas konstitusional 20 persen, yakni baru berada di angka Rp899,479 miliar. Tak hanya itu, pemerintah dituntut bersikap tegas menghentikan segala bentuk tarikan liar serta praktik penahanan ijazah di sekolah-sekolah negeri.
Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Piutang BPJS RSUD. Penundaan pencairan jasa pelayanan (jaspel) tenaga kesehatan puskesmas yang macet sejak November 2025, serta macetnya piutang klaim BPJS Kesehatan di RSUD R.T. Notopuro sebesar Rp55 miliar, didesak untuk segera diselesaikan tanpa berlarut-larut.
Pemangkasan UMKM dan Pajak Warung Kecil. Fraksi ini menyuarakan keprihatinan atas pemangkasan tajam anggaran pemberdayaan UMKM sebesar 64% dan sektor perikanan budidaya sebesar 63%. Mereka juga mewanti-wanti agar target Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan-minuman yang naik Rp43 miliar tidak salah sasaran ke warung kopi atau warung makan kecil beromset di bawah Rp10 juta per bulan.
Menutup pandangannya, Fraksi PKS-PPP mengajak Pemkab Sidoarjo untuk terus memperkuat kolaborasi agar APBD 2027 benar-benar berpihak dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga yang rentan dan tertinggal. Pihak eksekutif juga didesak untuk segera memberikan klarifikasi dan jawaban resmi atas berbagai catatan kritis yang telah disampaikan.
