KaMedia – DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar hearing menindaklanjuti surat pengaduan warga yang mengaku tidak menerima bantuan sosial (Bansos). Komisi D meminta pemerintah melakukan pengecekan ulang data penerima agar bantuan tepat sasaran.
Hearing berlangsung di Ruang Rapat Komisi DPRD Sidoarjo, Senin (21/7), dipimpin Anggota Komisi D Dhamroni. Hadir dalam rapat tersebut Camat Sidoarjo, perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, serta pihak terkait lainnya.
Dalam forum itu, DPRD mendengarkan langsung kronologi yang disampaikan warga Desa Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, yang mengaku belum pernah menerima Bansos.
Dhamroni menegaskan DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan tidak ada warga yang berhak justru terlewat dari daftar penerima bantuan.
“Kami menerima surat pengaduan ini dan langsung kami tindak lanjuti. Tugas kami memastikan data penerima Bansos sudah sesuai dan warga yang memang berhak tidak terabaikan,” ujar Dhamroni.
Sementara itu, Camat Sidoarjo dan perwakilan Dinas Sosial memaparkan mekanisme pendataan, proses verifikasi, hingga sejumlah kendala yang dihadapi dalam penyaluran Bansos.
Anggota Komisi D Zahlul Yusar mengatakan pemerintah akan melakukan verifikasi ulang terhadap warga yang mengaku belum menerima bantuan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria penerima.
“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan cross check sesuai mekanisme yang berlaku agar tidak menyalahi aturan,” kata Zahlul.
Komisi D juga meminta Dinas Sosial berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa untuk memperbarui serta memvalidasi data penerima Bansos.
DPRD Sidoarjo menegaskan akan terus mengawal proses tersebut agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
