KaMedia – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo menyoroti masih besarnya nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang mencapai Rp166,1 miliar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo tentang penyampaian pendapat fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (1/7). Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah agar tidak membebani APBD tahun 2026.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Fraksi NasDem, Muhamad Dimas Zakaria, menegaskan bahwa setiap anggaran yang gagal direalisasikan berarti ada kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.
“Setiap rupiah yang gagal dibelanjakan adalah jalan yang seharusnya diperbaiki, saluran air yang semestinya dibangun, sekolah yang kualitasnya perlu ditingkatkan, hingga pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa dinikmati lebih luas oleh masyarakat,” tegas Dimas dalam rapat paripurna.
Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah. Mulai dari infrastruktur jalan yang belum memadai, pembangunan drainase yang belum tuntas, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, hingga pemerataan layanan kesehatan.
Dimas juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka terkait proyek-proyek yang hingga kini masih berstatus KDP dengan nilai mencapai Rp166,1 miliar. Ia menilai transparansi penting agar publik mengetahui penyebab keterlambatan serta langkah penyelesaian yang akan dilakukan.
“Fraksi kami mencermati masih terdapat nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp166,1 miliar. Kondisi ini menunjukkan masih adanya proyek pembangunan yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran. Kami meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka daftar proyek yang masih berstatus KDP, penyebab keterlambatan, target penyelesaiannya, serta potensi dampaknya terhadap APBD Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.
Selain menyoroti besarnya nilai KDP, Fraksi NasDem juga mencermati rendahnya serapan belanja modal serta tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Menurut Dimas, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan masih perlu dibenahi.
Fraksi NasDem berharap pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek pembangunan agar anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
