KaMedia – Di sebuah sudut Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, suara mesin jahit berdengung nyaris tanpa jeda. Tangan-tangan terampil bergerak cepat, merapikan lipatan kain, menyusun pola, hingga menjahit dengan presisi. Di sinilah, di “Kampung Topi”, harapan-harapan kecil dirajut menjadi produk yang menjangkau berbagai penjuru Indonesia.
Namun ada ironi yang terselip di balik geliat itu: ketika topi-topi buatan Sidoarjo justru lebih banyak dikenakan siswa di luar daerah, sementara sekolah-sekolah di rumah sendiri belum sepenuhnya melirik.
Hari itu, Jumat siang, Bupati Sidoarjo Subandi datang tanpa banyak seremoni. Inspeksi mendadak yang ia lakukan ke Master Konveksi bukan sekadar kunjungan formal, melainkan upaya melihat langsung denyut ekonomi rakyat dari dekat—tanpa perantara laporan.
Di dalam ruang produksi, ia menyaksikan sendiri bagaimana setiap topi dikerjakan secara manual dengan ketelitian tinggi. Tak ada proses instan. Satu per satu, produk itu lahir dari kerja sabar para pekerja yang sebagian besar adalah warga sekitar.
Di antara mereka, ada Fuad (41), pemilik usaha yang melanjutkan warisan orang tuanya sejak 2007. Baginya, usaha ini bukan sekadar bisnis, tetapi perjalanan panjang mempertahankan tradisi sekaligus beradaptasi dengan zaman.
“Sekarang pesanan justru banyak dari luar daerah,” ujar Fuad, sambil sesekali memantau proses produksi.
Nama-nama daerah yang ia sebut terdengar jauh: Belitung, Bontang, Tanjung Pinang, Balikpapan, hingga Ambon dan Maluku. Dari sanalah pesanan datang, mengalir melalui platform digital seperti Shopee dan TikTok Shop.
Di era digital, Kampung Topi tak lagi sekadar kampung. Ia telah menjelma menjadi simpul industri kecil yang terhubung dengan pasar nasional.
Omzet pun mengikuti, puluhan juta rupiah per bulan, bahkan meningkat signifikan saat tahun ajaran baru tiba. Dari usaha itu pula, 23 tenaga kerja lokal menggantungkan hidup.
Namun, di tengah pencapaian itu, terselip kegelisahan.
“Harapannya, pasar lokal juga bisa menyerap,” kata Fuad pelan.
Kegelisahan itu rupanya juga dirasakan Subandi. Di tengah apresiasinya terhadap capaian UMKM tersebut, ia tak menutupi kekecewaan.
“Warga Sidoarjo mestinya beli di Sidoarjo,” ujarnya tegas.
Baginya, persoalan ini bukan sekadar soal penjualan, tetapi tentang perputaran ekonomi yang seharusnya bisa berputar di dalam daerah sendiri. Ketika produk lokal sudah terbukti mampu bersaing secara kualitas, mestinya ada keberpihakan nyata dari pasar lokal, terutama institusi seperti sekolah.
Ia pun berencana memanggil Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah untuk duduk bersama, mencari solusi konkret. Sebab, jika 250 ribu UMKM di Sidoarjo tidak diperkuat dari dalam, maka potensi besar itu bisa kehilangan pijakan di rumah sendiri.
Di Kampung Topi, persoalan memang tak hanya soal pasar. Ada juga urusan klasik seperti perizinan usaha yang belum dimiliki Fuad, hingga kebutuhan akses permodalan dan pendampingan.
Pemerintah daerah mencoba menjawab itu melalui program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA), dengan bunga ringan dan skema tanpa jaminan untuk plafon tertentu. Sebuah upaya agar pelaku usaha kecil tak berhenti hanya karena keterbatasan modal.
Namun bagi pelaku seperti Fuad, dukungan paling nyata tetap sederhana: pasar yang hidup.
“Kalau sekolah-sekolah di sini mau beli, harga bisa dibicarakan,” ujarnya.
Di luar bangunan konveksi, Kampung Topi terus bergerak. Beberapa usaha serupa tumbuh berdampingan, membentuk ekosistem kecil yang saling menguatkan. Dari sinilah identitas kampung itu terbentuk, bukan hanya sebagai sentra produksi, tetapi sebagai simbol ketekunan.
Di tempat ini, setiap jahitan bukan sekadar menyatukan kain, tetapi juga menyulam harapan: tentang ekonomi keluarga, tentang lapangan kerja, dan tentang mimpi agar produk lokal tak hanya dikenal jauh di luar sana, tetapi juga dicintai di rumah sendiri.
