KaMedia – DPRD Kabupaten Sidoarjo melontarkan 29 rekomendasi tajam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Kamis (16/4/2026). Rekomendasi ini menjadi sinyal kuat bahwa masih ada pekerjaan rumah besar yang harus segera dibereskan pemerintah daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Abdillah Nasih, didampingi Wakil Ketua Suyarno, Kayan, dan Warih Andono. Hadir pula Bupati Sidoarjo Subandi, jajaran OPD, serta unsur Forkopimda. Forum berjalan serius namun penuh sorotan, terutama saat berbagai persoalan krusial diungkap ke permukaan.
Juru bicara DPRD, M. Rojik, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut bukan sekadar formalitas tahunan. Menurutnya, ini adalah wujud nyata fungsi pengawasan legislatif agar jalannya pemerintahan tetap berada di rel yang benar.
“Rekomendasi ini menjadi bentuk komitmen DPRD dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, catatan DPRD mencakup berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan pembangunan, penganggaran, regulasi daerah, hingga kebijakan strategis kepala daerah. Namun, perhatian paling tajam tertuju pada sektor pendidikan.
DPRD menyoroti masih tingginya angka anak tidak sekolah (ATS), yang dinilai membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diminta tak hanya membuat program, tetapi memastikan langkah konkret di lapangan, mulai dari penjangkauan anak rentan, pencegahan putus sekolah, hingga membuka akses pendidikan yang benar-benar merata dan inklusif.
Dorongan juga datang untuk memperkuat program beasiswa. Rencana penyediaan 10.000 beasiswa kuliah dinilai harus dibarengi dengan kemitraan aktif bersama perguruan tinggi dan dunia usaha, serta program afirmasi bagi kelompok yang selama ini sulit menjangkau pendidikan tinggi.
Di sisi lain, DPRD mengingatkan agar capaian angka tidak menutupi realita di lapangan. Meski indeks infrastruktur pendidikan dilaporkan melampaui target, kondisi fisik sekolah masih memprihatinkan. Tercatat 434 ruang kelas SDN dan 170 ruang kelas SMPN dalam kondisi rusak.
Angka ini menjadi alarm keras. DPRD pun meminta pemerintah daerah segera memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan agar proses belajar tidak terus terganggu.
Sorotan juga mengarah ke sektor kesehatan. DPRD mendorong percepatan pembangunan dua puskesmas yang ditargetkan rampung pada 2026. Tak kalah penting, proyek rumah sakit di wilayah Sedati yang sempat tersendat diminta segera dituntaskan.
“DPRD meminta pembangunan rumah sakit tersebut dapat diselesaikan dan dioperasikan sesuai rencana, dengan tetap memastikan kesiapan sumber daya manusia,” tegas Rojik.
Melalui 29 rekomendasi ini, DPRD tidak hanya menyampaikan evaluasi, tetapi juga menaruh harapan besar agar pemerintah daerah bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih responsif. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan sekadar laporan di atas kertas, melainkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
