KaMedia – PMII menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sidoarjo, Kamis (26/2/2026). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII Sidoarjo itu menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD setempat.
Aksi bertajuk “Marhaban Ya Melawan” tersebut dimulai sekitar pukul 16.00 WIB. Mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi dan membentangkan spanduk tuntutan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
Menanggapi desakan tersebut, Bupati Sidoarjo, Subandi, langsung menemui massa aksi dan memaparkan empat rencana induk (masterplan) pembangunan tahun 2026.
Empat sektor prioritas itu meliputi pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan taman atau ruang terbuka hijau, serta pembenahan sistem irigasi dan normalisasi sungai.
Dalam dialog terbuka, Subandi menegaskan bahwa seluruh perencanaan telah disusun berbasis data hingga tingkat kecamatan. Penyusunan masterplan tersebut dilakukan bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada 2025.
“Terkait masterplan pendidikan, semuanya sudah terdata. Kecamatan mana saja yang masih tertinggal, insyaallah tahun 2026 akan kita bangun sesuai perencanaan bersama ITS. Saya minta ini dikawal. Silakan beraudiensi dengan dinas terkait,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur jalan, Subandi menyebut perbaikan saat ini dilakukan di 26 titik per kecamatan dengan pengawasan kualitas pekerjaan yang lebih ketat. Ia mengungkapkan telah melakukan pergantian pejabat di Dinas PUPR menyusul temuan proyek jalan yang cepat rusak.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan sirkuit balap resmi. Desain dan perencanaan teknis disebut telah rampung, dengan target pembangunan dimulai pada 2027 dan penyelesaian bertahap selama lima tahun. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi praktik balap liar di jalan umum.
Di bidang ketenagakerjaan, Pemkab mengklaim terus mengintensifkan program pelatihan kerja guna mendorong perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Namun, Subandi mengakui adanya tantangan fiskal pada 2026 akibat berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp450 miliar.
Sementara itu, Ketua PC PMII Sidoarjo, Muhammad Alfien Ananta, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa.
“Ini bukan sekadar aksi turun ke jalan, tetapi komitmen moral mahasiswa untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat. Kami akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial,” katanya.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan, yakni prioritas anggaran pendidikan, percepatan perbaikan jalan, evaluasi drainase dan tata ruang, kebijakan ketenagakerjaan bagi tenaga lokal, pembangunan sirkuit resmi, keterbukaan program MBG, publikasi data anggaran pusat kreativitas, serta kejelasan progres proyek daerah.
Aksi berlangsung hingga malam hari. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal realisasi kebijakan dan janji pembangunan yang telah dipaparkan pemerintah daerah.
