KaMedia – Presiden Prabowo Subianto memberi restu atas rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap yang tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2026. Dalam dokumen RAPBN 2026 disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan ruang bagi penyesuaian iuran BPJS mulai tahun depan.
” Dalam kerangka pendanaan, skema pembiayaan perlu disusun secara komprehensif untuk menyeimbangkan kewajiban antara tiga pilar utama pembiayaan JKN, penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap,” tulis Nota Keuangan RAPBN 2026.
Pemerintah menegaskan, kenaikan iuran akan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal negara. Rencana ini sebelumnya diproyeksikan berlaku 2025 , namun diundur ke 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penyesuaian iuran diperlukan untuk memperkuat kelangsungan JKN sekaligus memperluas jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Keberlanjutan JKN akan sangat bergantung pada seberapa besar manfaat yang diberikan. Kalau manfaatnya makin banyak, biayanya makin besar,” kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Banggar DPR RI, Kamis (21/8).
Ia menambahkan, pemerintah tetap memberi subsidi untuk sebagian peserta mandiri. Misalnya, iuran mandiri kelas tertentu yang seharusnya Rp42 ribu masih ditahan di Rp35 ribu, dengan selisih Rp7 ribu ditanggung APBN.
Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menegaskan perlunya kenaikan iuran, mengingat tarif BPJS tidak pernah naik sejak tahun 2020, sementara belanja kesehatan masyarakat terus meningkat sekitar 15 persen per tahun.
Dalam Catatan Keuangan, pemerintah mengakui ada sejumlah tantangan yang membayangi pelaksanaan JKN meski aset Dana Jaminan Kesehatan Nasional hingga akhir tahun 2025 diperkirakan masih terkendali.
Pemerintah menekankan bahwa kenaikan iuran bertahap dilakukan untuk meminimalisir manfaat sosial, sekaligus menjaga keinginan program JKN sebagai jaminan kesehatan terbesar di Indonesia.
