KaMedia – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak main-main dalam membersihkan wilayahnya dari ancaman banjir. Dari total 1.015 titik genangan yang dipetakan sejak 2020, sebanyak 440 titik krusial berhasil dituntaskan hingga akhir 2025. Tanpa menunda waktu, Pemkot langsung membidik 120 lokasi genangan baru untuk dilibas sepanjang tahun 2026 ini.
Namun, agresivitas Pemkot Surabaya dalam membangun infrastruktur drainase dan melakukan normalisasi saluran lokal terancam pincang jika tidak diimbangi oleh komitmen pemerintah pusat. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Hidayat Syah, menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Pahlawan membutuhkan tindakan konkret dari instansi vertikal yang memegang wewenang atas sungai-sungai besar.
”Sebenarnya kita tidak bisa bicara seolah hanya Kota Surabaya yang harus bekerja. Di sisi lain, ada kewajiban-kewajiban dari pemerintah pusat yang juga harus segera direalisasikan. Kerja keras kami di daerah akan percuma jika wilayah hulu dan muaranya tersumbat,” tegas Hidayat, Senin (6/7/2026).
Hidayat membongkar fakta di lapangan bahwa tingkat sedimentasi di sejumlah sungai vital seperti Sungai Surabaya, Kalimas, hingga Kali Jagir sudah sangat mengkhawatirkan. Pendangkalan parah ini menyumbat volume pembuangan air kota secara drastis. Tak hanya menuntut pengerukan sedimentasi, Pemkot Surabaya mendesak agar proyek pemasangan pintu air di muara Kali Jagir segera dieksekusi tanpa kompromi.
Surat resmi desakan pun telah dilayangkan ke Jakarta. “Kami sudah bersurat resmi kepada pemerintah pusat dan kami berharap proyek ini cepat dilakukan. Kami tidak ingin pembangunan ratusan saluran di perkampungan menjadi sia-sia hanya karena muara outlet-nya mengalami pendangkalan parah,” cetus Hidayat.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Drainase DSDABM Kota Surabaya, Adi Gunita, mengonfirmasi bahwa seluruh pergerakan tim di lapangan mengacu pada peta mitigasi yang rigid dan terukur. Pada tahun 2026 ini, fokus tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik yang baru, tetapi juga optimalisasi pemeliharaan.
”Untuk tahun 2026 ini ada sekitar 120 titik yang dieksekusi secara bertahap. Bersamaan dengan itu, perencanaan matang untuk tahun 2027 sudah mulai kita rancang dari sekarang. Kuncinya ada pada kedisiplinan pemeliharaan; percuma kita bangun miliaran rupiah kalau tidak dirawat,” kata Adi.
Adi menjelaskan kerumitan sistem drainase Surabaya yang sangat bergantung pada koordinasi eksternal. Dari seluruh jaringan drainase, terdapat 30 titik saluran primer yang berada di bawah otoritas Kementerian PU melalui BBWS Brantas, Balai Besar Bengawan Solo, dan Pemprov Jawa Timur. Hubungan kolaboratif ini bersifat wajib karena saluran tersier di pemukiman warga bermuara langsung ke sana.
”Kita tidak bisa berjalan sendiri. Ada korelasi hubungan kolaboratif yang harus dilakukan antara Pemkot Surabaya dengan instansi vertikal. Ketika kami membenahi saluran di permukiman, namun saluran primer di bagian hilir tidak ikut dirawat, maka air akan tetap meluap dan kembali ke hulu,” papar Adi.
Di akhir keterangannya, Pemkot Surabaya melemparkan seruan keras kepada seluruh elemen masyarakat. Manajemen pengendalian banjir secanggih apa pun, dengan dukungan rumah pompa berkekuatan tinggi sekalipun, akan lumpuh total jika warga tetap abai terhadap kebersihan lingkungan.
Masyarakat dituntut aktif menjaga saluran air di sekitar tempat tinggal mereka dan menghentikan kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan. Tumpukan sampah di saluran air terbukti memperberat beban kerja infrastruktur drainase dan merusak performa mesin-mesin rumah pompa yang menjadi benteng pertahanan terakhir Kota Surabaya dari kepungan banjir.
