KaMedia – Surabaya kembali menegaskan kelasnya. Di tengah krisis sampah nasional yang kian mendesak, Kota Pahlawan justru melesat menjadi yang terdepan. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI, Surabaya resmi ditetapkan sebagai Kota Terbaik I dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2025 dengan nilai tertinggi nasional, 74,92, dan meraih predikat Sertifikat Menuju Kota Bersih.
Penghargaan itu diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH di Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Rabu (25/2/2026).
Rakornas bertema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)” tersebut dihadiri sekitar 1.500 peserta dari seluruh Indonesia.
Fakta paling mencolok dari evaluasi nasional itu: belum ada satu pun daerah yang meraih kategori Adipura maupun Adipura Kencana. Dari ratusan kabupaten/kota yang dinilai, hanya 35 daerah masuk kategori Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih. Dan Surabaya berdiri paling atas.
Sebaliknya, 253 kabupaten/kota masih dalam pembinaan dan 132 lainnya dalam pengawasan, sebagian besar karena masih menerapkan sistem open dumping, memiliki titik pembuangan liar, atau capaian pengelolaan sampahnya belum menyentuh 25 persen.
Di tengah peta nasional yang masih penuh pekerjaan rumah, Surabaya justru menunjukkan konsistensi tata kelola dari hulu ke hilir, mulai dari pemilahan di sumber, penguatan sarana prasarana, hingga pembenahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Tantangan Surabaya bukan kecil. Kota metropolitan dengan keberagaman suku, agama, dan latar belakang itu memproduksi sekitar 1.600 ton sampah per hari, berasal dari rumah tangga, hotel, apartemen, restoran, hingga pusat usaha.
Alih-alih menyerah pada besarnya angka, Surabaya memilih strategi ofensif, menekan sampah dari sumbernya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa kekuatan kota ini terletak pada gerakan kolektif warganya.
“Ini bukan hasil kerja pemerintah kota saja. Ini adalah kerja bersama seluruh warga Surabaya,” ujarnya.
Kampung-kampung yang berhasil mengelola sampah dijadikan model percontohan. Kader lingkungan bergerak aktif mengedukasi warga, mengelola bank sampah, hingga mengolah sampah organik melalui biopori dan metode lain.
“Surabaya harus berani menyatakan perang terhadap sampah,” tegas Eri.
Ke depan, beban TPA tidak boleh lagi menjadi satu-satunya sandaran. Hotel, rumah makan, dan pelaku usaha didorong lebih serius mengolah sampahnya secara mandiri.
Skema itu sebenarnya sudah berjalan, tetapi kini akan diperkuat dan dimasifkan. Pesannya jelas: pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama, bukan sekadar urusan pemerintah.
Komitmen Surabaya juga selaras dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Bagi Surabaya, ASRI tidak berhenti pada urusan sampah. Penataan kabel listrik dan fiber optik yang semrawut, penertiban baliho liar, hingga pengembalian fungsi trotoar bagi pejalan kaki menjadi bagian dari transformasi wajah kota.
Karena bagi Surabaya, kebersihan bukan sekadar indikator administratif, melainkan fondasi kesehatan, daya tarik wisata, hingga penggerak ekonomi.
Prestasi ini bukan sekadar angka 74,92. Ini adalah simbol konsistensi kota yang sejak lama dikenal disiplin dalam tata kelola lingkungan.Di saat banyak daerah masih berjibaku membenahi sistem dasar, Surabaya sudah melangkah pada penguatan partisipasi publik dan integrasi kebijakan.
Keistimewaannya bukan hanya pada penghargaan, tetapi pada budaya kolektif yang terbangun: saling mengingatkan, gotong royong, dan bangga menjaga kota sendiri.
Jika kota bersih adalah cermin peradaban, maka Surabaya sedang menunjukkan bahwa kota besar pun bisa tertib, sehat, dan berdaya saing. Dan dari Kota Pahlawan, pesan itu menggema ke seluruh Indonesia, melawan sampah bukan wacana, tetapi gerakan nyata.
