KaMedia – Di tengah keheningan ruang konferensi pers Mabes Polri, Selasa (3/11/2026), sebuah pengumuman mengejutkan memecah keheningan jagat politik dan hukum tanah air. Institusi kepolisian resmi menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam skandal penyadapan ilegal berskala besar.
Pengumuman yang menguncang publik tersebut disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin
“Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan status tersangka terhadap tiga orang, salah satunya berinisial LSP,” ujar Asep di hadapan awak media.
Tak main-main, kasus penyadapan ilegal tersebut juga menjerat dua perwira tinggi lainnya, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution serta Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Ketiganya diduga kuat terlibat dalam jaringan penyadapan tak berizin yang menyasar titik-titik krusial kekuasaan dan publik.
Bukan sekadar operasi intelijen biasa, aksi penyadapan non-prosedural ini diduga menerobos masuk hingga ke lingkar terdalam Istana. Mulai dari Presiden Republik Indonesia, jajaran pejabat tinggi negara, elite partai politik, awak media, hingga pimpinan organisasi masyarakat (ormas) dan LSM tak luput dari bidikan alat penyadap tersebut.
”Para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur yang sah terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, hingga LSM,” tegas Asep.
Kasus ini kini menjadi sorotan tajam. Publik menanti kejelasan motif serta seberapa jauh jangkauan informasi sensitif yang sempat terperangkap dalam skandal penyadapan tak berizin ini.
