KaMedia – Suasana hangat mewarnai kegiatan reses pertama Tahun 2026 Anggota DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan, di wilayah Dukuh Pakis, Kamis (5/2). Reses yang seharusnya menjadi agenda rutin itu berubah menjadi ruang curhat warga, khususnya para orang tua yang menggantungkan harapan besar pada program beasiswa untuk masa depan anak-anak mereka.
Satu per satu warga menyampaikan kegelisahan. Mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga Beasiswa Mahasiswa Pemuda Tangguh menjadi topik yang paling banyak disuarakan. Intinya sama: warga berharap akses pendidikan, terutama pendidikan tinggi, tidak menjadi beban yang terlalu berat bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Siti Zumaroh, warga Dukuh Pakis, tak mampu menyembunyikan kegundahannya saat menceritakan kondisi anaknya yang kini tengah menempuh pendidikan tinggi. Ia mengaku, pada tahun-tahun sebelumnya, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) anaknya masih sepenuhnya ditanggung Pemerintah Kota Surabaya. Namun kebijakan itu kini berubah.
“Dulu UKT anak saya full ditanggung pemkot, sekarang tidak lagi. Kami sebagai orang tua tentu berat. Kami berharap kebijakan ini bisa dikaji ulang,” ucap Siti dengan nada lirih.
Keluhan tersebut langsung mendapat perhatian dari Johari Mustawan, yang akrab disapa Bang Jo. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar warga, dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada anak Surabaya yang terhenti pendidikannya karena alasan ekonomi.
“Beasiswa Mahasiswa Pemuda Tangguh ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah daerah. Anak-anak Surabaya tidak boleh gagal kuliah hanya karena orang tuanya tidak mampu,” tegas Bang Jo.
Ia memaparkan bahwa sejak 2022 hingga 2025, tercatat 2.437 mahasiswa masih aktif sebagai penerima Beasiswa Pemuda Tangguh. Selain itu, terdapat 1.775 mahasiswa dengan besaran UKT di atas Rp2,5 juta yang tersebar di 15 perguruan tinggi negeri.
Menurut Bang Jo, untuk mahasiswa dari keluarga miskin dan pra-miskin yang masuk dalam desil 1 hingga 5, pemerintah daerah berkewajiban menanggung selisih UKT yang melebihi Rp2,5 juta.
“Selisih UKT itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ini bentuk kehadiran negara untuk warganya,” jelasnya.
Bang Jo memastikan seluruh aspirasi warga Dukuh Pakis akan dicatat dan dikawal melalui pembahasan di DPRD Kota Surabaya. Ia berharap ke depan, kebijakan beasiswa bisa semakin adil, tepat sasaran, dan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Di akhir pertemuan, harapan sederhana pun menggantung di wajah para warga: agar pendidikan tetap menjadi jalan keluar, bukan sumber kecemasan, bagi keluarga Surabaya.
