KaMedia – Suasana ruang rapat Komisi III DPR mendadak menegang. Nada suara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninggi, kalimatnya menghantam satu per satu wacana yang belakangan bergulir, Polri di bawah kementerian.
Jawabannya tegas. Tanpa kompromi. Penolakan total. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senin (21/1), Listyo menyatakan bahwa posisi Polri harus tetap langsung di bawah Presiden. Bagi Listyo, gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian bukan sekadar salah arah, tetapi ancaman serius terhadap institusi, negara, bahkan kewibawaan Presiden.
“Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” tegas Listyo.
Ucapan itu langsung disambut tepuk tangan bergemuruh di ruang rapat. Namun Kapolri belum selesai. Dengan nada emosional, Listyo menyampaikan pilihan ekstrem yang mengguncang forum. Ia menegaskan lebih baik dirinya dicopot sebagai Kapolri ketimbang Polri dilemahkan dengan struktur baru bernama kementerian kepolisian.
“Kalau pilihannya polisi tetap di bawah presiden atau polisi di bawah presiden tapi ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” katanya lantang.
Tak berhenti di situ. Kapolri bahkan menyampaikan pernyataan paling keras dalam rapat tersebut, sebuah pernyataan yang membuat ruangan terdiam.
“Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan.”ujar Jenderal Listyo tegas.
Listyo mengungkap, dirinya pernah ditawari secara langsung melalui pesan singkat untuk menduduki posisi Menteri Kepolisian. Tawaran itu, menurutnya, ditolak mentah-mentah.
“Ada yang WA saya, ‘mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’ Saya tegaskan di sini, saya menolak. Bahkan kalaupun saya yang jadi menteri, saya lebih baik jadi petani saja,” ujarnya.
Bagi Listyo, posisi Polri saat ini sudah ideal. Langsung di bawah Presiden, tanpa sekat birokrasi, tanpa risiko matahari kembar dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam situasi genting, Polri harus bisa bergerak cepat, tanpa harus menunggu restu kementerian.
“Kalau Polri di bawah kementerian, itu sama saja melemahkan Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden,” katanya.
Pernyataan Kapolri ini menegaskan satu sikap politik yang keras, garis merah tidak boleh dilanggar. Polri, menurut Listyo, bukan sekadar lembaga teknis, tetapi alat negara yang harus berdiri langsung di bawah kepala negara.
Dan jika harga dari prinsip itu adalah jabatannya sendiri, Kapolri menyatakan siap.
“Kalau pilihannya begitu, saya yang dicopot,” tegasnya lagi.
Rapat pun menjadi saksi: ini bukan sekadar penolakan administratif, tetapi perlawanan terbuka atas upaya yang dianggap melemahkan institusi Polri.
