KaMedia – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan jajaran Forkopimda Jawa Timur menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2).
Forkopimda Jatim yang hadir antara lain Ketua DPRD Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Dan Koarmada V, Kajati Jatim, Kabinda Jatim, serta Forkopimda kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Rakornas mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam forum tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan kesiapan penuh Jawa Timur untuk mengakselerasi dan mengamankan pelaksanaan program prioritas nasional.
Khofifah menyatakan, berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo telah berjalan efektif di Jawa Timur. Salah satunya di sektor pangan. Jawa Timur tidak hanya berhasil mencapai swasembada pangan, namun kini bergerak menuju kedaulatan pangan.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi tercepat dan terbanyak menuntaskan 100 persen pembentukan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebanyak 8.494 koperasi telah berbadan hukum, terdiri dari 8.420 koperasi baru dan 74 koperasi pengembangan.
Jawa Timur juga menempati peringkat pertama nasional sebagai provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak, yakni 4.716 desa atau sekitar 23 persen dari total desa mandiri nasional.
“Pembangunan desa harus berkelanjutan dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari penguatan ekonomi lokal, kesehatan, hingga pelestarian lingkungan,” tegas Khofifah.
Di bidang pendidikan, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat (SR) terbanyak secara nasional. Hingga saat ini, 26 Sekolah Rakyat telah beroperasi sebagai upaya strategis memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Selain itu, Pemprov Jatim juga membentuk enam sekolah taruna sebagai bagian dari penguatan karakter dan kepemimpinan generasi muda, yakni SMAN Taruna Angkasa Madiun, SMAN Taruna Bhayangkara Banyuwangi, SMAN Taruna Brawijaya Kediri, SMAN Taruna Nala Malang, SMAN Taruna Madani Pasuruan, dan SMAN 2 Taruna Pamong Praja Bojonegoro.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menegaskan pentingnya persatuan nasional dalam menjaga dan mengelola kekayaan alam demi kepentingan rakyat.
“Saya mengajak seluruh pemimpin daerah bersatu demi kepentingan rakyat Indonesia,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo menargetkan Indonesia menjadi negara maju modern dengan kualitas hidup rakyat yang layak, mulai dari pemenuhan gizi, jaminan kesehatan, pendidikan berkualitas, hingga pendapatan yang memadai.
Ia menegaskan pemerintah akan menjalankan Strategi Transformasi Bangsa yang tertuang dalam 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat sebagai fondasi pembangunan nasional.
Capaian sinergi pusat dan daerah menunjukkan hasil positif. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,04 persen pada Triwulan III 2025, ekspor meningkat 8,14 persen, serta tercipta lebih dari 2,7 juta lapangan kerja baru dari investasi sepanjang 2025. Pembentukan Danantara dengan aset kelolaan USD 1 triliun turut memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Di sektor sosial, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 60 juta penerima per hari, sementara 70 juta masyarakat memperoleh layanan cek kesehatan gratis. Produksi beras nasional 2025 mencapai 34,7 juta ton, naik 13 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan cadangan beras BULOG menembus 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan Rakornas menjadi instrumen penting untuk mempercepat realisasi program prioritas Presiden, khususnya kedaulatan pangan, energi, dan penguatan ekonomi inklusif.
Menurut Tito, kepala daerah dan Forkopimda memegang peran strategis sebagai motor penggerak pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena itu, kesamaan visi dan koordinasi pusat-daerah menjadi kunci keberhasilan.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diikuti seluruh kementerian/lembaga, gubernur, bupati/wali kota, pimpinan DPRD, serta Forkopimda dari seluruh Indonesia, dengan menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, TNI, dan Polri sebagai narasumber.
