KaMedia – Di balik gerbang tinggi dan pos keamanan perumahan elite, tim survei Pemerintah Kota Surabaya kini bekerja ekstra. Bukan untuk inspeksi bangunan, melainkan memastikan setiap warga—tanpa kecuali—masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hingga akhir Maret 2026, Pemerintah Kota Surabaya menargetkan 181.867 Kartu Keluarga (KK) rampung terdata. Tantangan terbesarnya justru berada di kawasan cluster premium yang selama ini cenderung tertutup bagi pendataan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Eddy Christijanto, menyebut pendekatan persuasif menjadi kunci. Pemkot menggandeng tiga pilar kecamatan, camat, kapolsek, dan Danramil untuk membuka akses komunikasi dengan pengelola perumahan.
“Edukasi terus kami lakukan agar warga di perumahan elite bersedia disurvei dan melengkapi DTSEN,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Tak hanya itu, koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) yang memiliki relasi langsung dengan para pengembang. Langkah ini diperkuat dengan menggandeng asosiasi seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), agar pengelola cluster memahami urgensi pendataan.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengungkapkan sempat ada pengelola yang menutup akses. Namun setelah dilakukan dialog, pintu-pintu itu mulai terbuka.
“Setelah kita edukasi, akhirnya mereka membuka pintu seluas-luasnya,” katanya.
Menurut Yona, DTSEN bukan semata untuk warga prasejahtera. Warga di cluster premium pun membutuhkan data yang valid untuk berbagai kepentingan, mulai dari administrasi perbankan hingga layanan publik lainnya.
“Semua warga wajib terdata agar database kota akurat,” tegasnya.
Untuk mempercepat proses, Pemkot juga membuka layanan konfirmasi mandiri. Warga yang merasa belum disurvei dapat mengecek melalui laman resmi Pemkot dengan memasukkan NIK, tanggal lahir, dan alamat domisili, atau langsung melapor ke kantor kelurahan. Setelah data diisi, tim survei akan menghubungi maksimal dalam waktu satu minggu untuk verifikasi lapangan.
Hingga kini, dari total sasaran, sebanyak 1.026.192 KK atau sekitar 83 persen telah terdata. Sisanya, 17 persen, menjadi fokus percepatan dalam beberapa pekan ke depan.
