KaMedia – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya dan sekitarnya turun ke jalan dalam aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (17/2/2025).
Mereka tergabung berbagai Aliansi Mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai merugikan rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mahasiswa yang terlihat dalam aksi tersebut berasal dari Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), UPN Veteran Jatim, hingga UIN Sunan Ampel (UINSA) mengenakan almamater masing-masing, membanjiri ruas jalan di sekitar gedung DPRD.
Tampak pula, bendera organisasi ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berkibar di tengah massa aksi yang berapi-api.
Koordinator Lapangan aksi sekaligus Ketua BEM Unair, Aulia Thaariq Akbar, atau yang akrab disapa Atha itu menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai meresahkan dan menindas rakyat.
“Kami muak melihat hak-hak rakyat dirampas atas nama efisiensi, sementara kepentingan elite terus diutamakan. Ini mencederai cita-cita reformasi,” ujar Atha.
Dalam aksi yang diwarnai kericuhan tersebut, mahasiswa menyampaikan 10 tuntutan utama
1. Menolak efisiensi anggaran pendidikan yang dianggap mengancam masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
2. Menuntut hak-hak dosen yang tertunda, seperti Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN, serta memastikan kesejahteraan tenaga pendidik.
3. Meninjau ulang program Makan Bergizi Gratis, mempertanyakan efektivitas, transparansi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.
4. Menolak izin usaha pertambangan (IUP) di lingkungan kampus, karena dianggap merusak lingkungan akademik dan mencederai independensi perguruan tinggi.
5. Menolak revisi Tata Tertib DPR RI yang berpotensi membatasi peran masyarakat dalam pengawasan terhadap legislatif dan melemahkan demokrasi.
6. Menolak revisi UU KUHAP & UU Kejaksaan yang dinilai memperlebar kewenangan kejaksaan hingga berpotensi menciptakan “absolute power” dalam peradilan.
7. Menuntut evaluasi pembangunan IKN, mempertanyakan kejelasan dan keberlanjutannya.
8. Mendesak reforma agraria sejati, termasuk pencabutan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap merugikan rakyat, seperti proyek Surabaya Waterfront Land.
9. Menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
10. Menghapuskan peran TNI/Polri dalam sektor sipil, karena dianggap menyimpang dari cita-cita reformasi.
Aksi ini berlangsung dengan pengawalan ketat ratusan aparat keamanan dari Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim.
“Kami akan terus bergerak sampai tuntutan ini didengar. Reformasi tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir elite!” pekik seorang mahasiswa dalam aksi tersebut.
Dalam aksi tersebut benturan tak terhindarkan. Saling lempar botol dan aneka benda dilakukan oleh mahasiswa dan aparat. Tak ayal water canon yang sudah disiapkan polisi beraksi, memporakporandakan barisan massa aksi mahasiswa. Sampai aksi berakhir mahasiswa menyampaikan 5 teman mereka ditangkap dan belum diketahui nasibnya.
