KaMedia – Pembengkakan anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD-P 2026 menuai sorotan DPRD Surabaya. Tambahan anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp190 miliar dari angka sebelumnya di Badan Anggaran (Banggar) dinilai perlu dijelaskan secara rinci, terutama terkait belanja pegawai, armada, program pengelolaan sampah hingga ketepatan sasaran kegiatan.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Faris Abidin, mempertanyakan dominasi anggaran untuk kebutuhan gaji tenaga kerja, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ia meminta DLH membuka rincian kebutuhan gaji setiap bulan agar besaran anggaran dapat dibandingkan dengan jumlah personel dan kebutuhan riil di lapangan.
” Apakah masing-masing subkegiatan memang punya SDM atau personel yang sesuai dengan peruntukannya?” kata Faris, Rabu (9/9).
Faris juga menilai pengelolaan sampah masih terlalu berorientasi pada sektor hilir. Menurutnya, tambahan anggaran seharusnya dibarengi penguatan pengurangan sampah dari sumber, termasuk pemilahan, pembelian sampah masyarakat, hingga pengangkutan dari rumah ke TPS.
Jika persoalan hulu tak dibenahi, DLH dinilai berpotensi bekerja dua kali. Volume sampah tetap tinggi, sementara anggaran pengangkutan dan pengolahan terus bertambah.
Sorotan lain datang dari anggota Komisi C, Minun Latif. Ia meminta DLH menjelaskan secara konkret kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan serta alasan penambahan anggaran pada sejumlah pos yang nilainya cukup besar.
Sementara Sukadar menyoroti lonjakan anggaran program perbaikan jamban. Dari sebelumnya sekitar Rp2 miliar untuk 1.487 penerima manfaat, anggaran disebut meningkat menjadi sekitar Rp15 miliar. Ia mempertanyakan rasionalitas penambahan sekitar Rp13 miliar hanya dengan sisa waktu sekitar empat bulan.
Kabid Pelayanan dan Perizinan DLH Surabaya, Ali Murtado, menyatakan data tersebut akan diverifikasi bersama kelurahan dan perangkat terkait untuk memastikan kesesuaian penerima dengan realisasi di lapangan.
Di sisi lain, Kepala DLH Surabaya M. Fikser menyebut kebutuhan armada menjadi salah satu komponen utama operasional. DLH mengelola 42 unit armada, sekitar 80 kendaraan pengangkut sampah, 48 arm roll, dan 42 tangki air untuk perawatan taman.
Perdebatan ini akhirnya bermuara pada pertanyaan mendasar: apakah lonjakan anggaran DLH benar-benar mencerminkan kebutuhan riil, atau justru menunjukkan lemahnya perencanaan, validasi data, dan proyeksi serapan anggaran sejak awal.
