KaMedia – Spekulasi mengenai masa depan politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian memanas. Di tengah derasnya desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR, Gibran dilaporkan menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Kediaman Dinas Widya Chandra, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Informasi tersebut menyebar dikalangan media dari sumber internal, yang menyebutkan bahwa pertemuan tersebut berlanjut pada instruksi persiapan teknis di lingkaran dekat Wapres.
“Mas Gibran menghadap Pak Prabowo di Widya Chandra. Setelah pulang dari sana, siap-siap bereskan berkas dan lainnya,” ungkap sumber eksklusif tersebut di Jakarta.
Isyarat “pemberesan berkas” ini memicu dugaan kuat bahwa langkah politik besar tengah disiapkan. Meski begitu, hingga berita ini diturunkan, baik pihak Istana maupun juru bicara Wapres belum memberikan keterangan resmi terkait agenda pertemuan tersebut.
Dugaan rencana pengunduran diri ini mengemuka setelah polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran memasuki babak baru. Langkah Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran menjadi bahan bakar utama yang memantik manuver DPR.
Sejumlah elite partai politik secara terbuka mulai menyuarakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah konstitusional merespons keputusan MA. Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan HMP merupakan instrumen relevan untuk menyikapi dinamika hukum ini. Nada serupa disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menilai mekanisme HMP sebagai opsi politik yang rasional.
Kabar yang beredar di lingkaran dalam politik menengarai bahwa pengunduran diri menjadi opsi realistis yang dipertimbangkan Gibran jika eskalasi politik di DPR terus mengarah pada proses pemberhentian (impeachment).
Secara tata negara, pengunduran diri dan pemakzulan memiliki konsekuensi berbeda. Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila Wakil Presiden mengundurkan diri, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menggelar sidang paripurna paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden
