KaMedia – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang keras pihak sekolah menahan ijazah peserta didik akibat tunggakan biaya pendidikan. Usulan regulasi perlindungan hak ijazah tersebut didorong untuk bisa masuk dalam Prolegda dan ditetapkan pada tahun 2027 mendatang.
Pengusul Perda sekaligus Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo, MBA, M.Kes, menegaskan bahwa penahanan dokumen kelulusan, baik di sekolah negeri maupun swasta merupakan bentuk kejahatan yang merampas hak dasar anak untuk melanjutkan pendidikan. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan, Bagian Hukum Pemkot Surabaya, dan OPD terkait di gedung DPRD Surabaya.
“Saya mengusulkan 2027 dicanangkan bahwa sekolah swasta atau negeri yang masih menahan ijazah anak didiknya dianggap penjahat pendidikan. Mengapa demikian? Kalau sampai anak tidak bisa melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA atau SMA ke kuliah, yang dibunuh adalah masa depannya,” tegas Michael, Selasa (10/11/2026).
Michael menilai, persoalan administrasi keuangan dan tunggakan SPP seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum atau kesepakatan administratif lain antara pihak sekolah dan orang tua, bukan dengan menahan ijazah. Praktik di lapangan bahkan dinilainya kian memprihatinkan karena ada sekolah yang melarang siswa sekadar memotret atau memindai (scan) ijazah mereka untuk keperluan pendaftaran jenjang berikutnya.
” Kalau ada masalah administrasi seperti tunggakan SPP atau lainnya tidak serta merta sekolah berhak menahan ijazah. Banyak hal yang bisa dilakukan tanpa harus merugikan peserta didik ” lanjut pria yang akrab disebut dokter rakyat ini.
Ia menceritakan kasus nyata seorang anak di Surabaya yang sempat tertahan tidak sekolah selama lebih dari satu tahun karena ijazahnya ditahan akibat kesulitan ekonomi keluarga. Sang ibu bahkan sempat pasrah dan berniat mempekerjakan anaknya sebagai buruh bangunan.
“Setelah difasilitasi dan ijazahnya berhasil diambil, anak tersebut kini bisa menempuh pendidikan tinggi melalui jalur beasiswa, ini nyata ” lanjutnya.
Guna memastikan cakupan masalah terdata secara akurat, Politisi Komisi D ini mendesak Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap jumlah siswa yang ijazahnya masih tertahan di sekolah.
Sementra itu Pemkot Surabaya telah merespons usulan tersebut. Sejak awal lewat Bagian Hukum Pemkot Surabaya menyambut baik usulan ini dan menyatakan siap melakukan kajian dasar hukum serta konsolidasi lintas sektor, dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Karena belum adanya regulasi daerah yang secara spesifik melindungi hak ijazah siswa dari kendala ekonomi.
Michael berharap draft ini resmi menjadi Perda Inisiatif DPRD Surabaya pada 2027 dan kelak bisa menjadi pelecut lahirnya kebijakan serupa di tingkat nasional.
