KaMedia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendorong keberlanjutan serta penguatan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada tahun 2027. DPRD menargetkan alokasi bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meningkat menjadi 2.250 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan bahwa DPRD tidak hanya mengawal peningkatan jumlah unit, tetapi juga memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat ekonomi langsung serta tidak membebani warga kurang mampu selama proses renovasi.
“Untuk 2027, kuota penerima Rutilahu kita dorong naik menjadi 2.250 unit dari sebelumnya 2.240 unit pada 2026. Alokasi anggarannya Rp35 juta per rumah sesuai Standar Satuan Harga (SSH). Kami di DPRD juga mendorong porsi pengerjaan oleh Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) di tingkat kelurahan ditambah menjadi 1.650 unit,” ujar Eri pada Senin (9/11/2026).
Eri menjelaskan, DPRD Surabaya menekankan agar pengerjaan fisik Rutilahu tetap melibatkan warga lokal dan tidak diserahkan kepada kontraktor atau pihak ketiga. Dengan skema ini, dana APBD yang digelontorkan dapat berputar di tingkat bawah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
“Yang mengerjakan bukan vendor, bukan CV, atau PT, melainkan kelompok teknis masyarakat setempat. Manfaat ekonominya langsung dirasakan oleh warga,” tegas legislator PDI Perjuangan tersebut.
Selain mengawal anggaran dan kuota, Komisi C DPRD Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyempurnakan skema pelaksanaan di lapangan. DPRD mendesak adanya integrasi antara program Rutilahu dengan Satgas kecamatan serta gerakan Kampung Pancasila demi membantu kendala sosial penerima bantuan.
DPRD menyoroti keluhan warga lanjut usia (lansia) sebatang kara yang kesulitan memindahkan perabotan dan membongkar bangunan sebelum renovasi dimulai.
”Jangan sampai program perbaikan rumah justru menyusahkan masyarakat. Kami minta Satgas kecamatan diterjunkan untuk bergotong royong membantu proses pembongkaran dan pengangkatan barang milik warga,” kata Eri.
Tak hanya itu, DPRD Surabaya juga memberikan perhatian khusus pada biaya hunian sementara selama proses pengerjaan yang memakan waktu 1 hingga 2 bulan. Biaya sewa tempat tinggal sementara sebesar Rp600 ribu per bulan kerap menjadi beban berat bagi keluarga tidak mampu.
Eri mencontohkan praktik baik di Kelurahan Menur Pumpungan, di mana warga sekitar saling bahu-membahu menanggung biaya kos tetangga mereka melalui wadah Kampung Pancasila. DPRD berharap pola gotong royong serupa dapat direplikasi di seluruh kelurahan di Surabaya melalui koordinasi aktif antara dinas terkait, kecamatan, dan kelurahan
