KaMedia – Aktivitas vulkanik meningkat di sejumlah wilayah Indonesia. Di tengah situasi ini, ahli vulkanologi mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak prediksi palsu soal waktu erupsi. Kewaspadaan harus dibangun dari data, bukan ramalan yang beredar di media sosial.
Ahli Vulkanologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Dr M Haris Miftakhul Fajar MEng menegaskan, masyarakat tidak perlu sibuk menebak kapan gunung api akan meletus. Hal yang jauh lebih penting adalah memahami status aktivitas gunung dan mengikuti rekomendasi mitigasi resmi.
” Status gunung api Normal, Waspada, Siaga, hingga Awas menjadi acuan mitigasi, bukan sekadar penanda akan terjadi letusan,” terang Haris.
Menurut Kepala Departemen Teknik Geofisika ITS tersebut, pemerintah telah menyediakan kanal resmi melalui Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), salah satunya Magma Indonesia. Informasi aktivitas gunung api diperbarui secara berkala dan seharusnya menjadi rujukan utama masyarakat.
Haris menilai masyarakat perlu lebih kritis terhadap informasi yang beredar di internet, terutama klaim mengenai waktu pasti erupsi
” Karena saat ini banyak sekali prediksi palsu, padahal tidak ada yang dapat memastikan kapan waktu pasti gunung api akan erupsi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan pembatasan aktivitas ketika gunung berstatus Waspada maupun Siaga. Rekomendasi kawasan rawan bencana harus dipatuhi untuk mengurangi risiko terkena material vulkanik.
” Maka, saat gunung api berstatus Waspada dan Siaga, masyarakat harus mematuhi rekomendasi resmi terkait kawasan rawan bencana,” ujar Haris.
Selain material lontaran, abu vulkanik juga menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Haris mencontohkan abu erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) yang dapat menyebar hingga wilayah Jawa Tengah.
Menurutnya, kandungan silika pada abu vulkanik dapat membentuk partikel dengan karakter tajam yang berbahaya bagi saluran pernapasan. Sebaran abu juga dapat menurunkan jarak pandang dan berpotensi mengganggu mesin pesawat sehingga berdampak pada keselamatan penerbangan.
Karena itu, Haris mendorong koordinasi lintas sektor antara PVMBG, BMKG, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan instansi terkait. PVMBG berperan memantau aktivitas gunung, BMKG menganalisis arah angin dan cuaca, sedangkan Kementerian Perhubungan perlu memastikan keselamatan jalur penerbangan.
” Budaya mitigasi harus dibangun melalui pemahaman terhadap proses alam dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Haris.
Ia menilai edukasi kebencanaan tidak boleh baru dilakukan ketika gunung memasuki kondisi kritis. Pemetaan risiko, jalur evakuasi, serta komunikasi kebencanaan harus disiapkan jauh sebelum masyarakat menghadapi situasi darurat.
Gunung api memang tidak bisa diprediksi secara pasti. Namun, risiko bencananya dapat ditekan jika masyarakat berhenti mempercayai ramalan dan mulai disiplin mengikuti data serta rekomendasi resmi.
Upaya tersebut sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin ke-13 tentang Penanganan Perubahan Iklim dan poin ke-11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.
