KaMedia – Masa reses dimanfaatkan Anggota DPRD Surabaya H. Budi Leksono untuk mendengar langsung suara rakyat. Menariknya, lokasi penyerapan aspirasi kali ini berada di Kampung Pandean Gang IV, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, kawasan bersejarah yang dikenal sebagai tempat kelahiran Proklamator RI, Ir. Soekarno.
Di kampung yang sarat nilai sejarah itu, berbagai persoalan warga mengemuka. Mulai dari layanan kesehatan BPJS, kinerja Command Center 112, pendidikan kesetaraan, hingga kebutuhan perbaikan infrastruktur lingkungan.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, warga menyampaikan keluhan yang selama ini mereka rasakan. Salah satunya datang dari Farida (45), warga RT 03, yang menyoroti pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS.
Ia menceritakan pengalaman pahit seorang warga penderita kanker payudara yang sempat mendapatkan penanganan rumah sakit menggunakan BPJS Mandiri. Namun menurutnya, proses pelayanan yang diterima keluarga pasien menimbulkan pertanyaan hingga akhirnya pasien tersebut meninggal dunia.
“Apakah pasien yang belum sembuh harus dipulangkan terlebih dahulu lalu dirujuk kembali? Ini yang menjadi pertanyaan warga,” ujarnya.
Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan penanganan kegawatdaruratan oleh Command Center 112. Menurut mereka, terdapat kasus ketika petugas medis datang ke lokasi, melakukan pemeriksaan dasar, namun tidak dapat segera mengambil keputusan meski kondisi pasien dinilai membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Akibatnya, keluarga pasien harus menunggu proses koordinasi yang cukup lama. Warga berharap sistem pelayanan darurat dapat bekerja lebih cepat dan responsif.
Keluhan lain datang dari sektor pendidikan. Warga mempertanyakan terhentinya program Pendidikan Paket B dan Paket C yang sebelumnya berjalan di lingkungan mereka. Padahal, program tersebut diminati banyak warga yang ingin melanjutkan pendidikan, baik usia muda maupun dewasa.
“Belum sampai setengah proses belajar, programnya sudah berhenti. Padahal banyak warga yang antusias mengikuti,” ungkap salah seorang warga.
Selain pelayanan publik, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian. Sebagai salah satu kampung wisata yang sering dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara, Kampung Pandean dinilai membutuhkan perbaikan paving dan gorong-gorong demi keselamatan pengunjung.
Warga juga meminta kejelasan terkait Program Indonesia Pintar (PIP) karena masih banyak orang tua yang membutuhkan informasi mengenai bantuan pendidikan bagi anak-anak mereka yang duduk di bangku SD, SMP, hingga SMA.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Budi Leksono atau yang akrab disapa Haji Buleks memastikan seluruh aspirasi warga menjadi catatan prioritas yang akan segera disampaikan kepada Pemerintah Kota Surabaya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya itu menegaskan persoalan pelayanan kesehatan dan respons kedaruratan harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, layanan publik yang menyangkut keselamatan warga tidak boleh menyisakan keraguan maupun keterlambatan dalam pengambilan keputusan.
“Ini menjadi perhatian utama. Tim yang tergabung dalam Command Center harus benar-benar sesuai kompetensinya sehingga mampu memberikan pelayanan cepat dan tepat saat warga membutuhkan pertolongan darurat,” tegasnya.
Terkait Pendidikan Paket B dan Paket C, Haji Buleks mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar program tersebut dapat kembali berjalan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah memindahkan lokasi kegiatan belajar ke kantor kecamatan dengan jadwal tiga kali dalam sepekan.
Sementara mengenai persoalan BPJS dan pelayanan rumah sakit, ia mengaku prihatin karena masalah tersebut masih kerap menjadi keluhan masyarakat.
“Nanti akan kami koordinasikan dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Ini menjadi catatan khusus, termasuk perlakuan pelayanan kepada pasien BPJS PBI maupun BPJS Mandiri,” pungkasnya.
Dari kampung tempat lahirnya Sang Proklamator, suara warga kembali menggema. Bukan tentang kemerdekaan bangsa, melainkan harapan sederhana agar pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur benar-benar hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
