KaMedia – Kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk DPRD setempat. Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri atau yang akrab disapa Kaji Ipuk, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap standar higienitas hingga sistem pengawasan makanan yang didistribusikan kepada para siswa.
Menurut Kaji Ipuk, program MBG merupakan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah. Namun, di balik tujuan tersebut, aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan siswa.
Ia mengungkapkan, selama ini pengawasan terhadap makanan yang dibagikan di sekolah sebenarnya sudah berjalan. Para guru disebut turut berperan dalam memeriksa kondisi makanan sebelum diberikan kepada siswa. Meski demikian, ia menilai mekanisme tersebut masih belum cukup untuk menjamin keamanan secara menyeluruh.
“Selama ini mungkin standar operasional prosedurnya hanya sebatas melihat apakah makanan itu basi atau tidak. Tapi pertanyaannya, apakah makanan tersebut benar-benar higienis, aman, dan bebas dari zat yang bisa memicu keracunan? Ini yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua,” tegasnya.
Kaji Ipuk menekankan bahwa pemeriksaan secara kasat mata tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator kelayakan konsumsi. Diperlukan standar pengujian yang lebih ketat, termasuk pengawasan dari pihak yang memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan.
Ia juga mengingatkan bahwa kejadian dugaan keracunan ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua maupun siswa. Jika tidak segera ditangani dengan baik, kondisi tersebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
“Program ini tujuannya sangat baik, yakni memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Tapi kalau kasus seperti ini terus terjadi, tentu akan muncul rasa takut, baik dari orang tua maupun siswa. Ini yang harus kita antisipasi,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah kota bersama instansi terkait untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh. Mulai dari proses pengolahan makanan di dapur, distribusi ke sekolah, hingga mekanisme pengawasan di lapangan harus dievaluasi secara komprehensif.
Meski menyoroti sejumlah kekurangan, Kaji Ipuk tetap mengapresiasi respons cepat dari jajaran dinas terkait dalam menangani insiden tersebut. Penanganan yang sigap dinilai penting untuk meminimalkan dampak yang lebih luas serta memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Respon cepat dari dinas sudah cukup baik. Tapi kejadian ini tidak boleh berhenti sebagai penanganan sesaat saja. Harus dijadikan bahan evaluasi total agar ke depan tidak terulang lagi,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Surabaya akan mendorong Komisi D untuk segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Langkah ini bertujuan untuk menelusuri penyebab pasti dugaan keracunan sekaligus merumuskan langkah-langkah pencegahan ke depan.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor sangat penting karena persoalan keamanan pangan tidak hanya melibatkan satu instansi saja. Diperlukan sinergi antara dinas kesehatan, dinas pendidikan, hingga pihak penyedia makanan untuk memastikan standar yang diterapkan benar-benar optimal.
“Komisi D nanti akan kita dorong untuk melakukan koordinasi secara intensif. Kita ingin tahu sejauh mana kasus ini bisa terjadi dan apa saja yang perlu diperbaiki agar tidak terulang kembali di Surabaya,” jelasnya.
Selain menyoroti aspek produksi dan distribusi makanan, Kaji Ipuk juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan di lingkungan sekolah. Ia menilai Unit Kesehatan Sekolah (UKS) harus dioptimalkan sebagai garda terdepan dalam penanganan darurat.
Menurutnya, tidak semua sekolah memiliki akses yang dekat dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan besar. Oleh karena itu, keberadaan UKS yang aktif dan siap siaga menjadi sangat penting untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi insiden serupa.
“Sekolah-sekolah, terutama yang lokasinya jauh dari rumah sakit, harus memiliki kesiapan penanganan awal. UKS perlu diaktifkan secara maksimal, bukan hanya untuk kasus MBG, tapi juga untuk keselamatan siswa secara umum,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung kemungkinan adanya penghentian sementara distribusi makanan dari dapur tertentu apabila ditemukan indikasi kuat sebagai sumber masalah. Namun, keputusan tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan teknis yang objektif.
“Kita tidak ingin berspekulasi. Kalau memang ada indikasi yang mengarah pada penyebab keracunan, tentu harus segera diperiksa dan dievaluasi. Bahkan jika perlu dihentikan sementara, itu demi keselamatan anak-anak,” tegasnya.
Kaji Ipuk kembali menegaskan bahwa keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Program MBG, meskipun memiliki tujuan mulia, tidak boleh mengabaikan aspek keamanan yang mendasar.
Ia berharap, melalui evaluasi yang menyeluruh dan langkah perbaikan yang konkret, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi para siswa di Kota Surabaya.
“Yang paling penting adalah memastikan anak-anak kita aman. Program ini harus tetap berjalan, tapi dengan kontrol yang lebih ketat dan standar yang lebih tinggi,” pungkasnya.
