KaMedia – Kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya menjadi sorotan serius. Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri atau Kaji Ipuk, meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap standar higienitas hingga sistem pengawasan makanan yang dibagikan kepada siswa.
Menurutnya, selama ini pengawasan di sekolah memang sudah berjalan. Guru-guru disebut turut memeriksa makanan sebelum diberikan kepada murid. Namun, Kaji Ipuk menilai pemeriksaan secara kasat mata belum cukup menjamin keamanan pangan.
“Selama ini mungkin SOP-nya hanya melihat makanan basi atau tidak. Tapi apakah makanan itu benar-benar higienis, aman, dan tidak mengandung sesuatu yang bisa memicu keracunan? Nah, ini yang jadi PR besar,” tegasnya.
Ia menekankan, program MBG merupakan kebijakan yang memiliki tujuan baik sehingga harus tetap berjalan. Namun, pemerintah wajib memastikan standar keamanan makanan ditingkatkan agar tidak memunculkan rasa takut di kalangan orang tua maupun siswa.
“Kalau kasus seperti ini terus terjadi, orang tua dan anak-anak akan takut mengonsumsi makanan dari program ini. Maka harus ada peningkatan pengawasan dan standarisasi makanan yang dibagikan,” ujarnya.
Kaji Ipuk juga mengapresiasi respons cepat jajaran dinas terkait saat insiden keracunan terjadi. Meski demikian, ia meminta kejadian tersebut dijadikan catatan penting untuk melakukan pembenahan total terhadap kelayakan makanan MBG.
DPRD Surabaya, lanjut dia, akan mendorong Komisi D untuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait guna menelusuri penyebab insiden tersebut dan memastikan kasus serupa tidak kembali terjadi di Kota Pahlawan.
“Jangan sampai terulang lagi di Surabaya. Komisi D nanti akan kita dorong melakukan koordinasi dan mencari tahu sejauh mana ini bisa terjadi,” katanya.
Selain evaluasi dapur dan distribusi makanan, Kaji Ipuk juga menyoroti pentingnya kesiapan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai langkah mitigasi darurat apabila terjadi kasus serupa.
“Sekolah-sekolah yang jauh dari rumah sakit harus punya pertolongan pertama yang siap. UKS perlu lebih diaktifkan, bukan hanya untuk kasus MBG, tapi untuk keselamatan siswa secara umum,” ungkapnya.
Terkait kemungkinan penghentian sementara distribusi makanan dari dapur tertentu, Kaji Ipuk menyerahkan pada hasil pemeriksaan teknis. Ia menegaskan keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama.
“Kalau memang ada indikasi yang mengakibatkan keracunan, ya harus segera diperiksa dan dievaluasi. Keselamatan anak-anak itu yang paling penting. Kontrol harus diperketat,” pungkasnya.
