KaMedia – Kabupaten Sidoarjo bergerak cepat mencari solusi permanen untuk persoalan banjir tahunan yang terus menghantui wilayahnya. Fokus utama penanganan mengarah ke Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, serta Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi dua titik yang hampir tak pernah absen dari genangan saat musim hujan.
Langkah konkret ditempuh melalui audiensi Bupati Sidoarjo, Subandi, dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, di kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (4/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Subandi membeberkan akar persoalan banjir di Sidoarjo yang tak lepas dari kondisi geografisnya sebagai wilayah delta, dataran rendah yang berada di pertemuan aliran sungai dan laut. Kondisi ini membuat sejumlah kawasan, terutama Tanggulangin dan Candi, sangat rentan tergenang.
“Banjir di Kedungbanteng ini sudah jadi agenda tahunan. Tidak bisa ditangani sendiri, harus kolaborasi antara BNPB, provinsi, dan daerah,” tegas Subandi.
Selama ini, Pemkab Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya, mulai dari normalisasi sungai hingga optimalisasi rumah pompa di titik rawan. Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup kuat untuk menahan laju banjir yang datang berulang setiap tahun.
Di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, Pemkab kini memilih memperkuat sinergi dengan BNPB agar penanganan bisa lebih cepat dan berdampak langsung.
Hasilnya mulai terlihat. Audiensi tersebut mendapat respons positif dari BNPB, bahkan membuka peluang bantuan konkret untuk mempercepat penanganan banjir di lapangan.
Tak tanggung-tanggung, Pemkab Sidoarjo mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp209,5 miliar. Dana itu akan difokuskan pada penguatan infrastruktur pengendali banjir, di antaranya:
Normalisasi Sungai Bagebug Rp15 miliar
Perbaikan pompa Kedungcangkring Rp35 miliar
Penambahan pompa di Penatarsewu dan Kedungbanteng Rp15 miliar
Peningkatan 37 unit pompa dan pengadaan pompa portable Rp134 miliar
Peningkatan saluran Gedangrowo Rp5,5 miliar
Pengadaan sarana kendaraan penanggulangan bencana Rp5 miliar
Kepala BPBD Sidoarjo, Sabino Mariano, menegaskan pihaknya telah memaparkan kondisi teknis secara rinci kepada BNPB, mulai dari kapasitas saluran yang tak lagi memadai hingga titik-titik langganan banjir.
Sementara itu, Kepala Dinas PUBMSDA, Mochammad Mahmud, memastikan strategi ke depan akan difokuskan pada peningkatan kapasitas infrastruktur air agar aliran lebih lancar dan genangan bisa ditekan.
Sebagai tindak lanjut, BNPB bahkan meminta Kalaksa BPBD Sidoarjo untuk tinggal sementara di Jakarta guna memperdalam teknis penanganan. Harapannya, langkah ini bisa menghasilkan solusi konkret yang langsung bisa diterapkan di lapangan.
Dengan kolaborasi lintas level pusat, provinsi, hingga daerah Subandi optimistis persoalan banjir tahunan di Sidoarjo tak lagi menjadi siklus tanpa ujung.
“Minimal banjir tahunan ini bisa kita putus. Kita ingin tata kota yang lebih baik dan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat,” pungkasnya.
