KaMedia – Rencana pemerintah menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai menuai perhatian. Di Kabupaten Sidoarjo, wacana ini langsung mendapat sorotan dari Anggota Komisi A DPRD, Muchammad Rafi Wibisono.
Rafi mengingatkan, kebijakan WFH tidak boleh diambil secara tergesa-gesa tanpa kajian matang. Ia menegaskan, pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi.
“Kalau tujuannya menekan konsumsi BBM, tidak harus langsung WFH. Bisa didorong penggunaan transportasi umum bagi ASN. Mereka tetap masuk kantor, pelayanan tetap berjalan, tapi penggunaan BBM bisa ditekan,” ujar Rafi, Senin (30/3/2026).
Menurut politisi Fraksi PKB tersebut, menjadikan WFH sebagai solusi utama justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama jika tidak diiringi kesiapan sistem dan infrastruktur.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan dampak secara menyeluruh, bukan sekadar solusi instan.
“WFH boleh saja, tapi jangan jadi opsi utama. Harus dilihat dampaknya secara komprehensif,” tegasnya.
Sebagai jalan tengah, Rafi menawarkan sejumlah alternatif yang dinilai lebih realistis dan tetap menjaga kualitas layanan publik.
Pertama, pengaturan pola transportasi ASN, termasuk penyediaan transportasi terpadu dan pengaturan jam keberangkatan guna menekan penggunaan kendaraan pribadi.
Kedua, penerapan sistem kerja hybrid, kombinasi antara Work From Home dan Work From Office khususnya pada sektor yang memungkinkan fleksibilitas tanpa mengganggu pelayanan.
Ketiga, penguatan layanan digital agar masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pemerintahan untuk mengurus administrasi.
“Efisiensi tetap penting, tapi pelayanan publik harus maksimal. Ini yang harus dijaga,” ujarnya.
Lebih jauh, Rafi menilai kebijakan ini seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengurangan kendaraan di jalan, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun sistem perkotaan yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan.
Ia pun berharap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo benar-benar mempertimbangkan semua aspek sebelum menetapkan kebijakan WFH bagi ASN, agar keseimbangan antara efisiensi dan kualitas pelayanan tetap terjaga.
