KaMedia – Siang itu, di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya di Jalan Wuni, Ketabang, suasana hangat terasa hingga ke halaman. Bukan karena tumpukan dokumen atau rapat formal, tapi karena pertemuan yang penuh makna antara DPRD Kota Surabaya dan Muhammadiyah, yang menyentuh langsung kehidupan warga.
Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, bersama Wakil Ketua Bahtiyar Rifai dan Laila Mufidah, datang untuk berbincang santai sekaligus mendengar aspirasi. Mereka disambut oleh Ketua PDM Surabaya H.M. Ridlwan dan jajaran pengurus Muhammadiyah. Di ruangan itu, percakapan tidak hanya soal regulasi atau prosedur, tapi soal warga yang setiap hari bergantung pada layanan kesehatan Muhammadiyah.
H.M. Ridlwan menyinggung persoalan yang tengah dihadapi, izin operasional rumah sakit Muhammadiyah yang akan habis pada Oktober 2026. “Kalau izin tidak keluar tepat waktu, layanan kesehatan bagi masyarakat akan terganggu,” ujarnya.
Ia menceritakan bahwa proses perizinan berjalan lambat karena penggabungan dokumen setelah pembelian aset hotel yang kini digunakan sebagai rumah sakit.
Di balik kata-kata resmi itu, tersimpan cerita nyata. Bayangkan pasien lansia yang menunggu perawatan rutin, ibu hamil yang memerlukan pemeriksaan, atau keluarga yang mengandalkan rumah sakit Muhammadiyah sebagai tempat pertama untuk mencari pertolongan medis.
“Kami berharap DPRD bisa membantu mempercepat prosesnya,” Ridlwan menambahkan, seakan mewakili suara ribuan warga yang mungkin tidak terlihat di rapat formal manapun.
Syaifuddin Zuhri menanggapi dengan tegas, “Kalau wakil rakyat tidak mendapatkan arahan dari tokoh masyarakat, tentu tidak lengkap. Kami ingin membangun kebersamaan untuk Surabaya yang inklusif dan penuh keberkahan.” Ia menekankan bahwa DPRD ingin lebih dekat dengan masyarakat, membuka dialog dengan berbagai organisasi, termasuk Muhammadiyah, agar pembangunan kota tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu tidak hanya membahas izin rumah sakit. Dialog itu menjadi simbol kolaborasi, bahwa pemerintah, legislatif, dan organisasi masyarakat bisa duduk bersama demi kepentingan warga. Dari percakapan hangat itu, jelas tergambar satu hal, Surabaya bukan sekadar gedung pemerintahan dan jalan raya, tapi rumah bagi semua orang yang mengharap layanan publik yang adil dan berkelanjutan.
Ketika pertemuan berakhir, senyum dan ucapan terima kasih bukan sekadar formalitas. Ada rasa lega, harapan, dan keyakinan bahwa suara masyarakat didengar, bahkan oleh para wakil rakyat yang biasanya jauh dari meja pelayanan sehari-hari.
