KaMedia – Bupati Sidoarjo, Subandi melakukan promosi dan rotasi terhadap pejabat tinggi pratama serta pejabat administrasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Rabu (17/9). Total ada 61 pejabat Pemkab Sidoarjo yang dimutasi dan dirotasi. Perombakan ini menjadi awal penyegaran birokrasi di Kota Delta.
Sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo yang terkena rotasi di antaranya, Budi Basuki dari Kepala BKD menjadi Kepala Dinas Perhubungan
Ridho Prasetyo dari Dinas Perpustakaan menjadi Kepala DPMPTSP, M. Ainur Rahman dari Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan kini menjabat Kepala Bappeda Sidoarjo
Rudi Setiawan dari DPMPTSP dipindah menjadi Kepala Perpustakaan.
Misbahul Munir dari Dinsos Sidoarjo ditugaskan sebagai Kepala BKD Sidoarjo.
Benny Airlangga dari Kepala Dishub bergeser menjadi Asisten Administrasi Umum dan Noer Rochmawati dari Kepala Diskominfo kini memimpin Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD). Sementara dr. Atok Irawan ditetapkan sebagai Direktur RSUD RT Notopuro
Subandi mengatakan, rotasi dan promosi jabatan merupakan hal lumrah dalam birokrasi. Hal itu bertujuan untuk menemukan ASN sesuai keahlian dan kemampuannya.
“Mutasi dan promosi ini dilakukan secara adil, objektif, dan profesional, ASN yang mengumpulkan posisi baru harus memiliki integritas, komitmen dan siap mengembangkan kemampuannya,” ucapnya.
Subandi menegaskan, pihaknya berkomitmen mengembangkan manajemen talenta yang visioner. ASN dituntut lebih kreatif, cekatan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Jaga integritas, jadilah pejabat yang jujur dan anti korupsi, layani masyarakat dengan tulus, ramah dan penuh dedikasi,” katanya.
Subandi juga menekankan, pentingnya soliditas antar-OPD. Karenanya, ASN diminta mencurahkan seluruh tenaga dan kemampuan untuk pelayanan publik maksimal
Baginya, pelantikan perdana sejak ia menjabat sebagai Bupati menjadi momentum pembenahan birokrasi di Kabupaten Sidoarjo. Terlebih pada BKD sebagai pondasi utama dalam menjaga tata kelola ASN.
“Saya minta BKD selalu berkoordinasi dengan baik, apalagi di Sidoarjo ada kantor BKN, maka pembinaan ASN harus sesuai sistem yang ada,” pungkasnya.
