KaMedia – Wali Kota Eri Cahyadi bersama kepala daerah se-Surabaya Raya menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (28/3/2026) malam. Penandatanganan turut disaksikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq.
Gubernur Khofifah menegaskan, kerja sama ini menjadi langkah strategis mengatasi persoalan sampah perkotaan sekaligus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Menurutnya, limbah tidak lagi sekadar masalah, tetapi potensi energi yang dapat menghadirkan lingkungan bersih dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, kolaborasi lintas daerah menjadi kunci karena proyek PSEL mensyaratkan pasokan minimal 1.000 ton sampah per hari. Di kawasan Surabaya Raya, total pasokan telah mencapai sekitar 1.100 ton per hari, berasal dari Surabaya (600 ton), Gresik (250 ton), Sidoarjo (150 ton), dan Lamongan (100 ton). Fasilitas PSEL direncanakan dibangun di Sumberejo, Kecamatan Pakal, Surabaya.
Pemprov Jawa Timur, lanjut Khofifah, akan mengawal pelaksanaan kerja sama melalui koordinasi, monitoring, dan evaluasi agar berjalan transparan dan sesuai regulasi.
Senada, Wali Kota Eri Cahyadi menyebut penandatanganan ini sebagai bagian dari penguatan kolaborasi aglomerasi dalam pengolahan sampah berbasis energi. Ia mengungkapkan, Surabaya sebelumnya telah mengusulkan tambahan fasilitas waste to energy untuk menangani sisa sampah yang belum terolah.
Saat ini, produksi sampah di Surabaya mencapai sekitar 1.800 ton per hari. Sebanyak 1.000 ton sudah tertangani di fasilitas PSEL Benowo, sementara sekitar 800 ton sisanya masih perlu diolah.
“Karena itu kami mengusulkan penambahan fasilitas baru agar seluruh timbulan sampah bisa tertangani,” ujar Eri.
Fasilitas baru tersebut direncanakan berkapasitas sekitar 1.000 ton per hari dan berlokasi di Sumberejo, berbeda dari PSEL Benowo. Dengan skema yang diajukan ke pemerintah pusat, Pemkot Surabaya tidak perlu menanggung biaya pembangunan maupun tipping fee.
Untuk memenuhi kapasitas, Surabaya menggandeng daerah sekitar melalui kerja sama regional. Eri menambahkan, model ini akan mengoptimalkan pengolahan sampah sekaligus memperkuat sinergi lingkungan di kawasan metropolitan.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menilai capaian Jawa Timur dalam pengelolaan sampah sebagai yang tertinggi secara nasional. Saat ini, tingkat pengelolaan sampah di Jatim mencapai 52,7 persen, jauh di atas rata-rata nasional 24,95 persen.
Ia juga menyoroti penurunan praktik open dumping di Jawa Timur yang lebih baik dibandingkan nasional. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan progres nyata dan layak menjadi rujukan bagi daerah lain.
“Jawa Timur bisa menjadi barometer pengelolaan sampah di Indonesia,” tegasnya.
