KaMedia– Isu retaknya hubungan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo kian terbuka ke publik. Di tengah sorotan tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan sikap tegas: ia siap berislah dengan Wakil Bupati Mimik Idayana demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kelangsungan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
Pernyataan itu disampaikan langsung Subandi saat audiensi bersama belasan organisasi kemasyarakatan dan LSM yang tergabung dalam Aliansi Peduli Sidoarjo di OPS Room Setda Sidoarjo, Kamis (5/2) siang.
Subandi menegaskan, kepentingan daerah dan masyarakat berada di atas ego pribadi maupun konflik internal pimpinan.
“Saya pimpinan daerah, saya cinta Sidoarjo, saya sayang Sidoarjo. Saya islah bagi kita. Ini adalah kado ulang tahun Kabupaten Sidoarjo,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa polemik internal harus dihentikan. Pemerintahan, kata Subandi, tidak boleh tersandera konflik elite. Namun, ia juga secara terbuka menyatakan bahwa keberlanjutan proses islah kini sepenuhnya bergantung pada sikap Wakil Bupati.
“Kalau islah ini kan tergantung secara pribadi. Bupati sudah, kita terbuka. Lah, tergantung dari wakil,” ujarnya.
Subandi juga memastikan roda birokrasi tetap berjalan bersih dan tidak akan dikorbankan oleh konflik politik.
“Saya pastikan tidak ada main-main dengan proyek, tidak ada jual beli jabatan, tidak ada permainan perizinan,” tandasnya.
Ia kembali menegaskan kesiapan berdamai dan menyebut islah sebagai hadiah ulang tahun bagi Kabupaten Sidoarjo. Dengan sikap tersebut, Subandi menyatakan posisi jelas: bola kini berada di tangan Wakil Bupati Mimik Idayana.
Di sisi lain, Sekretaris Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, menyatakan kekhawatiran serius jika ketegangan ini terus dibiarkan. Menurutnya, konflik pimpinan berpotensi melumpuhkan jalannya pemerintahan.
“Kalau tidak islah, pembangunan di Sidoarjo bisa mangkrak. Program-program yang dijanjikan saat kampanye Subandi–Mimik bisa berhenti,” tegas Bramada.
Ia mengungkapkan bahwa Aliansi Peduli Sidoarjo telah mengirimkan undangan resmi kepada Bupati dan Wakil Bupati sejak Selasa (3/2) untuk memfasilitasi pertemuan. Namun hingga audiensi digelar, pihak Wakil Bupati belum memberikan konfirmasi kehadiran.
“Untuk tembusan dari Ibu Wakil Bupati sampai saat ini belum ada. Tidak ada konfirmasi,” ujarnya.
Aliansi yang terdiri dari berbagai Ormas dan LSM, di antaranya PBB, GRIB KAYA, URC GOJEK, MADAS, LIRA, dan GMBI, menegaskan bahwa islah bukan sekadar wacana, melainkan keharusan. Mereka menyebut rekonsiliasi pimpinan daerah sebagai harga mati demi kepentingan rakyat Sidoarjo yang telah memberikan mandat kepemimpinan.
