KaMedia – Hujan deras yang turun Sabtu sore (20/12/2025) membuka borok serius tata kelola lingkungan di Sidoarjo. Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD N.T. Notopuro—jantung layanan kesehatan publik—terendam banjir hingga air masuk ke ruang pelayanan. Akibatnya, pelayanan kegawatdaruratan sempat lumpuh hampir dua jam.
Peristiwa ini langsung memantik reaksi keras Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH, M.Kn. Minggu (21/12/2025), Subandi turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke IGD RSUD Notopuro. Sidak itu bukan sekadar simbolik, melainkan upaya membongkar akar persoalan yang membuat rumah sakit rujukan daerah itu kebanjiran.
“Saya ingin tahu langsung kenapa hujan tidak seberapa lama bisa membuat IGD banjir. Ini rumah sakit, fasilitas vital. Kalau sampai tergenang, berarti ada yang salah serius,” tegas Subandi di lokasi.
Hasil peninjauan lapangan mengarah pada dua persoalan utama: sistem drainase yang tidak berfungsi optimal dan sungai yang kehilangan kapasitas akibat dipenuhi bangunan di sempadannya. Kondisi ini membuat air hujan tak tertampung dan meluap ke area rumah sakit.
“Drainase tidak maksimal, sungai menyempit. Kalau begini, hujan deras sedikit saja, banjir tidak terelakkan. Ini harus dibenahi total,” ujarnya dengan nada tegas.
Bupati menegaskan, penanganan banjir IGD tidak bisa lagi bersifat tambal sulam. Pemkab Sidoarjo akan melakukan kajian menyeluruh bersama perangkat daerah dan manajemen RSUD N.T. Notopuro untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Ia juga mengungkap fakta bahwa saat banjir terjadi, pelayanan rumah sakit sempat terganggu meski petugas tetap berupaya melayani pasien. “Sekitar dua jam pelayanan terganggu. Ini tidak boleh terjadi lagi. Pelayanan kesehatan tidak boleh dikorbankan akibat buruknya pengelolaan lingkungan,” katanya.
Usai dari IGD, Subandi menyusuri aliran sungai di sekitar rumah sakit. Di lokasi itu, ia secara terbuka menyoroti keberadaan bangunan di sempadan sungai yang dinilainya menjadi penyebab utama luapan air.
“Sungai ini bukan halaman belakang. Kalau dipenuhi bangunan, air mau ke mana? Yang jadi korban masyarakat luas, bahkan rumah sakit,” tegasnya.
Bupati langsung menginstruksikan Dinas PU Bina Marga untuk bertindak tegas. Normalisasi sungai, pengembalian fungsi bantaran minimal dua meter dari bibir sungai, hingga penertiban bangunan penghambat aliran air menjadi agenda mendesak. Ia juga meminta penambahan pompa air untuk antisipasi banjir susulan.
“Kita akan turun ke masyarakat yang tinggal di bibir sungai. Jangan lagi membangun di atas atau di pinggir sungai. Kalau ini terus dibiarkan, dampaknya fatal dan merugikan banyak orang,” tandasnya.
Banjir di IGD RSUD N.T. Notopuro menjadi tamparan keras bagi pengelolaan drainase dan tata ruang di Sidoarjo. Bagi Pemkab, kejadian ini bukan sekadar insiden cuaca, melainkan peringatan serius: jika sungai terus dipersempit dan drainase dibiarkan gagal fungsi, pelayanan publik vital akan terus menjadi korban.
