KaMedia – Senyum dan harapan baru terpancar dari peresmian Sekolah Luar Biasa (SLB)-B Negeri Karya Mulia Surabaya. Anggota DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto, menyambut penuh antusias kehadiran SLB negeri pertama di Kota Pahlawan itu, yang dinilainya sebagai bukti nyata hadirnya negara dalam menjamin hak pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus.
“Kehadiran SLB negeri pertama di Surabaya ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak belajar anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar Herlina, Senin (5/1/2026).
Bagi DPRD Surabaya, berdirinya SLB-B Negeri Karya Mulia bukan sekadar seremoni peresmian bangunan sekolah. Herlina mengungkapkan, sekolah ini adalah hasil dari proses panjang dan perjuangan aspirasi legislatif yang telah ia suarakan sejak masih bertugas di Komisi D DPRD Surabaya pada periode sebelumnya.
“Di penghujung masa jabatan saya di Komisi D tahun 2024, saya menyampaikan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur bahwa Surabaya seharusnya memiliki SLB negeri. Alhamdulillah, hari ini aspirasi itu terwujud,” tuturnya.
Herlina juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai atas komitmen menghadirkan layanan pendidikan yang lebih adil dan inklusif.
SLB-B Karya Mulia sendiri sebelumnya dikelola oleh yayasan dan telah lama mengabdikan diri dalam dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kini, dengan status sebagai SLB negeri, sekolah tersebut diharapkan mendapat dukungan yang lebih kuat, baik dari sisi anggaran, kebijakan, maupun pengembangan tenaga pendidik.
“Ini langkah maju. Dengan menjadi SLB negeri, dukungan negara akan lebih optimal, mulai dari anggaran, peningkatan kualitas guru, hingga pengembangan layanan pendidikan yang lebih layak dan bermartabat,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Herlina memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan lebih dari Rp130 miliar pada APBD 2025 untuk penguatan SLB se-Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp22,6 miliar digunakan untuk revitalisasi SLB, sementara Rp114,3 miliar difokuskan pada rehabilitasi ruang belajar, peningkatan sarana prasarana, dan penguatan layanan pendidikan inklusif.
“Anggaran ini menunjukkan komitmen negara benar-benar hadir. Bukan hanya membangun gedung, tapi memastikan layanan pendidikan yang layak bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” jelasnya.
Ke depan, DPRD Surabaya berharap kehadiran SLB negeri tidak berhenti di satu titik. Herlina mendorong agar Surabaya memiliki SLB negeri tipe lain, sekaligus memastikan dukungan menyentuh kebutuhan nyata di lapangan.
“Pendidikan inklusif bukan hanya soal bangunan, tapi juga guru, alat bantu belajar, dan layanan pendukung. Semua anak berhak mendapatkan kesempatan belajar yang setara,” pungkasnya.
