KaMedia – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama lima pemerintah kabupaten di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo memperkuat koordinasi penanggulangan bencana melalui Tactical Floor Game (TFG) yang digelar di Gresik, 27–30 Oktober 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan respons darurat tidak lagi terlambat dan dampak meluapnya Sungai Bengawan Solo dapat ditekan sedini mungkin.
Kegiatan ini melibatkan BPBD Provinsi Jawa Timur serta BPBD dari lima kabupaten terdampak yaitu Bojonegoro, Ngawi, Tuban, Lamongan, dan Gresik, bersama TNI, Polri, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), organisasi kemanusiaan, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
Simulasi ini bertujuan menguji dan menyempurnakan dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Banjir Bengawan Solo yang telah terintegrasi dengan Aksi Merespons Peringatan Dini (Anticipatory Action / AMPD).
Karakteristik banjir Bengawan Solo merupakan ancaman lintas wilayah administratif (transboundary disaster risk). Dampak luapan di hulu akan dirasakan hingga kawasan hilir. Oleh karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial.
Analis Kebencanaan Ahli Madya BPBD Jawa Timur, Dadang Iqwandy, menyoroti kelemahan umum penanganan bencana yang selama ini cenderung reaktif.
”Respons dari instansi pemerintah dan lembaga terkait selama ini masih belum optimal, sehingga langkah kesiapsiagaan sering kali baru dilakukan setelah bencana terjadi. Melalui TFG ini, kita dorong agar saat ada tanda ancaman, semua pihak langsung bergerak secara terencana untuk meminimalkan risiko,” ujar Dadang.
Ia menambahkan bahwa kewenangan penanganan fisik Bengawan Solo berada di bawah pemerintah pusat melalui BBWS, sementara dampak sosial-ekonomi ditanggung warga daerah. Kerusakan tanggul dan keterbatasan anggaran daerah membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Dalam TFG, para peserta menyimulasikan komando tanggap darurat berdasarkan skenario cuaca ekstrem dari BMKG dengan curah hujan hingga 150 mm/hari di seluruh DAS Bengawan Solo.
Simulasi peta interaktif ini memperagakan alur keputusan mulai dari penetapan status siaga darurat oleh lima kabupaten, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB), pemetaan kebutuhan logistik, peralatan, dan personel dan koordinasi tingkat provinsi bersama Gubernur untuk penetapan Status Tanggap Darurat Provinsi serta penunjukan Komandan Posko.
Analis Kebencanaan Ahli Pertama BPBD Kabupaten Ngawi, Rizal Syahru Romadlon, mengapresiasi metode TFG yang langsung membedah alur lapangan.
”Kegiatan ini memberikan pemahaman yang gamblang mengenai tindakan nyata saat mengimplementasikan dokumen renkon, tanpa perlu menerka-nerka lagi di lapangan,” kata Rizal.
Tidak hanya mengatur koordinasi komando dan evakuasi, Renkon ini juga memprioritaskan perlindungan bagi kelompok rentan, anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, agar terakomodasi dalam jalur evakuasi maupun distribusi bantuan logistik.
Berdasarkan catatan BPBD Jawa Timur, sepanjang 2016–2025 terjadi 2.253 bencana banjir di Jatim, di mana 393 kejadian di antaranya melanda kawasan DAS Bengawan Solo. Data ini menegaskan perlunya dokumen perencanaan yang hidup dan siap pakai.
Manajer Program dan Kemitraan SIAP SIAGA Jawa Timur, Mambaus Suud, menegaskan pentingnya pengujian ini.
”Simulasi ini menguji koordinasi penanganan banjir lintas wilayah, kejelasan peran masing-masing kabupaten, serta kesiapan operasional untuk mengetahui kesesuaian skenario dengan kondisi lapangan,” jelas Mambaus.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan After Action Review (AAR) untuk mengidentifikasi celah operasional dan menyempurnakan dokumen Renkon terintegrasi AMPD. Hasil validasi ini nantinya akan diuji coba kembali dalam skenario simulasi lapangan yang lebih kompleks (field training exercise).
Melalui sinergi ini, Pemprov Jawa Timur dan lima kabupaten komitmen memastikan bahwa peringatan dini tidak sekadar menjadi lembaran informasi, melainkan pemicu aksi cepat untuk melindungi jiwa, pemukiman, dan mata pencaharian warga di sepanjang DAS Bengawan Solo.
