KaMedia – Bupati Sidoarjo Subandi geram. Di tengah ratusan pelajar dan santri yang menjadi korban keracunan akibat makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru dinilai lari dari tanggung jawab.
Subandi mengaku kecewa karena biaya perawatan dan pengobatan para korban selama ini harus ditanggung Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Padahal, menurutnya, pemerintah daerah bukan pihak yang seharusnya memikul tanggung jawab ketika terjadi musibah keracunan akibat makanan yang disalurkan penyelenggara SPPG.
” Tanggung jawab hukum harus jatuh kepada penyelenggara SPPG, bukan pemda,” tegas Subandi, Rabu (9/9/2026).
Ia menilai, ketika makanan yang disalurkan menyebabkan warga jatuh sakit, penyelenggara tidak boleh sekadar menyerahkan persoalan kepada pemerintah
” Ketika ada warga yang sakit akibat makanan yang disalurkan, penyelenggara harus bertanggung jawab, bukan lari dari tanggung jawab,” ujarnya.
Skala kejadian ini bukan perkara kecil. Korban keracunan MBG di Sidoarjo tercatat mencapai 748 orang berdasarkan pembaruan data hingga Jumat (4/9/2026).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, mengatakan sebanyak 728 pasien telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Sementara 20 pasien masih harus menjalani rawat inap.
Angka tersebut menunjukkan betapa seriusnya persoalan yang muncul di balik pelaksanaan program MBG di Sidoarjo.
Meski melontarkan kritik keras, Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program MBG yang merupakan program pemerintah pusat.
Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang baik. Namun, pelaksanaannya tidak boleh justru membebani pemerintah daerah ketika terjadi masalah.
” Program MBG bagus, niatnya mulia. Jangan sampai program yang baik ini ternoda oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Subandi.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi peringatan keras: program nasional tidak boleh menjadi alasan bagi penyelenggara untuk menghindari tanggung jawab ketika terjadi persoalan di lapangan.
Dengan 748 orang menjadi korban, pertanyaan besarnya kini bukan hanya soal bagaimana para korban ditangani, tetapi juga siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
