KaMedia – Viral di media sosial mengenai kabar lonjakan kasus HIV di Kabupaten Sidoarjo memicu keresahan di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo menegaskan bahwa informasi yang beredar belum dapat dibenarkan karena tidak disertai data yang valid dan berpotensi menimbulkan stigma terhadap orang dengan HIV (ODHA).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakshmi Herawatu Yuwantina, M.Kes, mengatakan pihaknya langsung bergerak melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan kondisi di lapangan melalui pemetaan data, penguatan sistem surveilans, hingga percepatan skrining pada kelompok berisiko.
” Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Karena itu Dinkes segera melakukan pemetaan data, memperkuat surveilans, dan mempercepat skrining komunitas berisiko. Semua dilakukan agar penanganan tepat sasaran dan tidak menimbulkan stigma,” ujar dr. Lakshmi saat konferensi pers di Kantor Dinkes Kabupaten Sidoarjo, Rabu (22/7).
Ia menegaskan, informasi yang beredar di media sosial harus diverifikasi sebelum dipercaya. Menurutnya, penyebaran informasi tanpa dasar justru dapat memicu kepanikan dan membuat masyarakat enggan melakukan pemeriksaan kesehatan.
Dinkes memaparkan bahwa data HIV di Kabupaten Sidoarjo merupakan data kumulatif sejak tahun 2001 hingga 2026, dengan jumlah kasus mencapai 7.230 orang. Dari jumlah tersebut, tercatat 1.708 kasus kematian secara kumulatif, sementara 565 penderita diketahui berdomisili di luar Kabupaten Sidoarjo, sehingga tidak seluruhnya merupakan warga Sidoarjo.
Selain itu, Dinkes mencatat 52 orang menolak menjalani pengobatan, sedangkan 193 orang tidak dapat ditemukan saat dilakukan penelusuran lanjutan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pengendalian HIV karena keberhasilan terapi sangat bergantung pada kepatuhan pasien menjalani pengobatan antiretroviral (ARV).
Untuk memperkuat pengendalian HIV, Dinkes terus mengoptimalkan kerja tim surveilans melalui pelacakan kontak erat, pendampingan kepada ODHA agar tetap rutin mengonsumsi ARV, serta memperluas edukasi pencegahan HIV di sekolah, lingkungan kerja, organisasi masyarakat, hingga melalui kader kesehatan.
Tak hanya itu, seluruh laporan kasus dari fasilitas pelayanan kesehatan juga terus divalidasi agar informasi yang diterima masyarakat benar-benar akurat dan terukur, bukan berdasarkan asumsi maupun spekulasi.
“Dinkes memastikan seluruh layanan HIV tetap berjalan sesuai standar. Masyarakat yang ingin melakukan tes HIV dapat mengakses layanan di fasilitas kesehatan dengan jaminan kerahasiaan dan tanpa dipungut biaya,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dinkes juga mengajak insan pers di Kabupaten Sidoarjo menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Media diharapkan turut membantu menangkal hoaks sekaligus mengurangi stigma terhadap ODHA.
“Isu yang tidak disertai data bisa menimbulkan stigma dan membuat orang takut memeriksakan diri. Kami mengajak media menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan solutif,” tegas dr. Lakshmi.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi, Dinkes membuka kanal komunikasi resmi bagi media untuk melakukan konfirmasi data sebelum pemberitaan dipublikasikan. Selain itu, pembaruan perkembangan kasus HIV akan dirilis secara berkala berdasarkan data yang telah diverifikasi.
Dinkes juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi dari sumber yang tidak jelas. Warga yang membutuhkan informasi resmi mengenai HIV dapat menghubungi Puskesmas terdekat atau layanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
Menurut Dinkes, upaya menekan penularan HIV tidak dapat dilakukan melalui kepanikan atau penyebaran isu yang belum terverifikasi. Kunci pengendalian HIV adalah deteksi dini, pengobatan yang teratur, edukasi yang benar, serta menghapus stigma terhadap ODHA agar mereka berani memeriksakan diri dan menjalani terapi secara berkelanjutan.
