KaMedia – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 di Surabaya, Selasa (14/4).
Forum strategis ini turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta jajaran Forkopimda dan kepala daerah se-Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang presisi, berbasis data, serta diperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
“Musrenbang ini bukan sekadar forum tahunan, tetapi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan Jawa Timur semakin presisi, inklusif, dan berdampak nyata,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan daerah harus selaras dengan prioritas nasional sekaligus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan kerangka Nawa Bhakti Satya yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Khofifah juga menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Selain itu, penguatan basis data melalui validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai menjadi kunci ketepatan sasaran program.
Di sektor kesehatan, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Timur telah mencapai 97,71 persen atau sekitar 41,13 juta jiwa. Sementara program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menempatkan Jawa Timur di peringkat kedua nasional.
Pada sektor ekonomi, Khofifah menyoroti masih adanya disparitas antarwilayah. Wilayah utara berkontribusi 54,57 persen terhadap perekonomian, sedangkan wilayah selatan 20,53 persen dan Madura 3,81 persen.
Untuk mengatasi hal tersebut, pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) menjadi prioritas. Hingga kini progresnya telah mencapai 62,2 persen dari total panjang 628,39 kilometer.
“Pansela diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi wilayah selatan sekaligus mengurangi kesenjangan,” jelasnya.
Selain itu, Jawa Timur juga aktif mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 8,58 juta penerima manfaat. Program ini didukung ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
Di sektor ekonomi desa, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah mencapai 100 persen dengan total 8.494 koperasi. Pemerintah daerah selanjutnya akan fokus pada penguatan SDM, akses permodalan, dan kemitraan.
Sementara di bidang pendidikan, Jawa Timur mencatat kontribusi terbesar nasional dalam Program Sekolah Rakyat dengan 26 unit atau sekitar 15 persen dari total nasional.
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD 2027 yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, legislatif, akademisi, hingga perwakilan masyarakat.
Khofifah mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dan menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
“Kolaborasi adalah fondasi untuk mewujudkan Jawa Timur yang maju, adil, makmur, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
