KaMedia – Ketegasan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam menindak oknum juru parkir (jukir) yang viral karena mengancam warga di kawasan Kapas Krampung mendapat apresiasi dari DPRD Kota Surabaya.
Kasus yang memicu keresahan masyarakat itu menjadi perhatian serius pemerintah kota. Melalui siaran pers Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Jumat (6/3/2026), Wali Kota Eri menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi toleransi terhadap tindakan yang merusak ketertiban dan keamanan warga.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Rio Pattiselanno, menyayangkan insiden tersebut. Menurutnya, tindakan ancaman yang dilakukan oknum jukir tidak hanya mengganggu ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum), tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang serius.
“Perilaku seperti itu sangat disayangkan karena selain mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, juga merupakan pelanggaran hukum yang serius,” ujar Rio di Surabaya, Jumat (6/3/2026).
Rio menegaskan, pemerintah kota perlu mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Penegakan hukum terhadap pelaku, menurutnya, harus menjadi prioritas.
Selain itu, ia juga mendorong Pemkot Surabaya menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk menertibkan, mendata, sekaligus melakukan pembinaan terhadap juru parkir di Kota Pahlawan, khususnya yang beroperasi secara liar.
“Yang terpenting adalah memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga Surabaya yang menggunakan fasilitas umum tanpa rasa takut atau intimidasi. Itu harus menjadi prioritas pemerintah kota,” tegasnya.
Rio juga mengingatkan agar pemerintah kota memastikan seluruh ruang publik di Surabaya tetap aman, nyaman, dan ramah bagi masyarakat. Ia berharap sinergi antara masyarakat dan aparat dapat terus terjalin sehingga situasi ketentraman dan ketertiban umum di kota ini tetap terjaga.
Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi memastikan pihaknya telah memantau langsung insiden tersebut dan meminta agar kasusnya diproses melalui jalur hukum.
Menurutnya, ancaman pembunuhan yang dilakukan oknum jukir terhadap warga sudah melampaui batas kewajaran dalam persoalan perparkiran.
“Surabaya adalah kota yang berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi sikap saling menghargai. Kami tidak ingin perilaku premanisme merusak citra kota yang selama ini sudah terbangun kondusif. Karena itu, kami tidak mentoleransi tindakan sewenang-wenang dalam bentuk apa pun,” tegasnya.(Adv).
