KaMedia – Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur kembali mendapat sorotan nasional. Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat cuaca ekstrem, BPBD Jatim dinilai berhasil membangun sistem kesiapsiagaan yang komprehensif dan progresif. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Kantor BPBD Jawa Timur, Kamis (22/1/2026).
Rombongan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin I Ketut Kariyasa Adnyana disambut langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto bersama jajaran pejabat eselon III. Hadir pula perwakilan BNPB, Kementerian Sosial RI, serta Dinas Sosial Jawa Timur, memperkuat sinergi lintas lembaga dalam penanggulangan bencana.
Kunjungan diawali dengan peninjauan langsung berbagai sarana unggulan BPBD Jatim, mulai dari Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena), Tenda Pendidikan Bencana (Tenpina), Simulator Gempa Bumi, hingga Kendaraan Command Center BPBD One. Fasilitas-fasilitas tersebut menjadi tulang punggung BPBD Jatim dalam membangun budaya sadar bencana sejak dini.
Tak sekadar meninjau, para anggota dewan juga menyaksikan langsung proses edukasi kebencanaan yang dilakukan BPBD Jatim kepada siswa KB-TK Permata Sunnah Sidoarjo di Taman Edukasi Bencana. Momen ini memperlihatkan bagaimana BPBD Jatim aktif menanamkan pemahaman mitigasi bencana kepada anak-anak dengan metode yang edukatif dan ramah usia.
Rangkaian kunjungan dilanjutkan ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), tempat BPBD Jatim memantau, menganalisis, dan merespons potensi bencana secara real time. Dalam sesi diskusi, BPBD Jatim memaparkan berbagai langkah kesiapsiagaan dan penanganan darurat yang telah dilakukan selama periode cuaca ekstrem.
Ketua Tim Kunjungan Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menyampaikan apresiasi atas kesiapan Jawa Timur dalam menghadapi bencana. Ia menilai BPBD Jatim memiliki keunggulan, baik dari sisi edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas kebencanaan, hingga kelengkapan sarana dan prasarana.
“Apa yang dilakukan BPBD Jawa Timur ini layak menjadi percontohan bagi provinsi lain. Penanganan bencana secara nasional akan semakin kuat jika daerah-daerah meniru pola kesiapsiagaan seperti di Jawa Timur,” ujarnya.
Apresiasi serupa disampaikan anggota DPR RI Haeny Relawati. Ia menyoroti keberadaan Kendaraan Command Center BPBD One yang disebut sebagai satu-satunya di Indonesia yang dibiayai dari APBD provinsi. Menurutnya, fasilitas tersebut sangat vital untuk wilayah rawan bencana.
“Mobile command center BPBD Jatim ini luar biasa. Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang telah memfasilitasi sarana ini. Ke depan, perlu ada penambahan untuk daerah rawan bencana lainnya,” katanya.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana di Jawa Timur dibangun melalui kerja kolaboratif dan dukungan berbagai pihak. Ia mengapresiasi perhatian Komisi VIII DPR RI, sekaligus berharap dukungan lanjutan dari pemerintah pusat dan legislatif.
Gatot juga mengungkapkan tantangan yang masih dihadapi BPBD Jatim, terutama terkait kewenangan penanganan bencana lintas wilayah dan lintas level pemerintahan. Beberapa di antaranya adalah pengendalian banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan Bengawan Solo, serta normalisasi alur sungai lahar dingin di kawasan Gunung Semeru, Lumajang.
“Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, kami optimistis upaya penanggulangan bencana di Jawa Timur bisa berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
