KaMedia – Di sebuah balai RW yang sederhana di sudut Surabaya, beberapa anak muda duduk melingkar. Di tangan mereka bukan gitar atau gawai, melainkan lembaran proposal. Mereka sedang belajar menyusun rencana, tentang usaha ayam potong, kebun sayur hidroponik, sampai produksi sandal hotel.
Di kota ini, mimpi anak muda memang sedang diberi ruang. Melalui program Kampung Pancasila, Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan Rp5 juta per bulan untuk setiap RW, khusus bagi generasi muda atau Gen Z. Namun, seperti ditegaskan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dana itu bukan hadiah cuma-cuma.
“Kalau ada manfaatnya yang bisa langsung dirasakan, uangnya langsung dicairkan. Tapi kalau hanya untuk kegiatan seremonial dan tidak ada manfaatnya, tidak akan kita kasih,” ujar Eri, Minggu (15/2/2026).
Bagi Cak Eri, sapaan akrabnya, uang Rp5 juta bukan sekadar angka. Ia adalah alat belajar. Setiap Karang Taruna atau kelompok Gen Z di tingkat RW wajib menyusun proposal kegiatan yang berdampak jangka panjang. Proposal itu dikumpulkan dan diseleksi di tingkat kecamatan. Di sanalah ide-ide diuji: apakah sekadar ramai-ramai sesaat, atau benar-benar bisa menggerakkan ekonomi kampung.
“Saya ingin Gen Z punya visi dan rencana. Jangan sampai dikasih uang lalu habis begitu saja tanpa manfaat,” tegasnya.
Program ini telah berjalan sejak Januari 2026. Jika satu RW belum mengajukan proposal pada bulan pertama, anggarannya tidak hangus. Dana bisa digabung bulan berikutnya Rp5 juta menjadi Rp10 juta, asal rencananya jelas dan terukur.
Di balik kebijakan ini, ada kegelisahan yang lebih besar, pengangguran muda dan kemiskinan. Pemkot Surabaya mencoba memutus mata rantai itu dari level kampung. Bahkan, kerja sama dengan 38 pelaku industri hotel, restoran, dan kafe (Horeka) telah dijalin agar produk-produk kampung, mulai dari daging ayam, sayuran, hingga sandal hotel punya pasar yang nyata.
Bagi sebagian anak muda, ini mungkin pertama kalinya mereka diminta berpikir sebagai pelaku usaha, bukan sekadar pencari kerja. Mereka belajar menyusun anggaran, menghitung modal, memproyeksikan untung-rugi. Mereka belajar bahwa mimpi butuh rencana.
Pemkot tak melepas mereka berjalan sendiri. Pendampingan disiapkan bersama berbagai pemangku kepentingan agar usaha yang dirintis tak berhenti di tengah jalan. Kampung Pancasila diharapkan bukan sekadar simbol guyub rukun, tetapi menjadi inkubator ekonomi kreatif dari gang-gang kecil Surabaya.
Di balai RW itu, proposal akhirnya rampung. Bukan hanya soal Rp5 juta. Tapi tentang keberanian memulai. Sebab yang sedang dibangun bukan sekadar usaha kecil. Yang sedang dibentuk adalah kebiasaan: anak muda yang terbiasa menata mimpi, menggerakkan kampung, dan berdiri di atas kakinya sendiri.
