KaMedia – Lonjakan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo memicu keprihatinan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar rapat koordinasi khusus bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (14/1), di ruang rapat DPRD.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni, mengungkap fakta mencengangkan. Berdasarkan data yang dihimpun, angka kekerasan terhadap anak di Sidoarjo menunjukkan tren peningkatan signifikan sepanjang periode 2023 hingga 2025.
“Angka ini sudah berada pada level yang mengkhawatirkan dan tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Diperlukan langkah konkret dan terkoordinasi,” tegas Dhamroni dalam rapat tersebut.
Anggota Komisi D, Bangun Winarso, menyoroti lemahnya sistem perlindungan anak yang terintegrasi lintas sektor. Ia menekankan pentingnya membangun pusat pengaduan internal yang aman dan menjamin kerahasiaan identitas korban.
“Anak-anak harus mendapatkan perlindungan maksimal. Privasi korban wajib dijaga agar mereka berani melapor. Selain itu, hak-hak anak harus dilindungi secara tegas oleh undang-undang,” ujar Bangun.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak bukanlah aib yang harus ditutupi. Ia mengimbau masyarakat, khususnya orang tua dan lingkungan terdekat korban, untuk berani melaporkan setiap bentuk kekerasan.
“Melapor adalah langkah awal penyelamatan anak. Pemerintah siap memfasilitasi pendampingan psikologis hingga bantuan hukum apabila kasus berlanjut ke jalur hukum,” tegas Heni.
Rapat koordinasi ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan kekerasan terhadap anak di Sidoarjo telah memasuki fase darurat. DPRD bersama perangkat daerah sepakat mendorong penguatan sistem pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban secara terpadu demi menjamin masa depan anak-anak Sidoarjo yang aman dan bermartabat.
