KaMedia – Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat pelayanan publik melalui hotline “Lapor Cak Eri”, yang bisa diakses via WhatsApp di nomor 0811338884. Layanan ini hanya untuk pesan singkat, tidak menerima panggilan telepon.
Meski baru sepekan dibuka, hotline ini sudah dibanjiri ratusan laporan setiap hari. Aduan yang masuk beragam, mulai dari jalan berlubang, parkir liar, pedagang kaki lima (PKL), hingga persoalan rumah tangga warga.
Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, hotline ini lahir dari evaluasi pertemuan tatap muka dengan warga yang digelar Pemkot pada akhir 2022 hingga awal 2023. Dari pengalaman tersebut, masyarakat bukan sekadar ingin menyampaikan aspirasi, tapi ingin masalah mereka cepat terselesaikan.
“Dari pengalaman itulah kami memperbaiki sistem. Maka muncul program Wargaku, dilanjutkan satu ASN satu RW. Berbagai persoalan warga harusnya bisa selesai lebih cepat,” jelasnya, Senin (18/5/2026).
Hotline ini bukan sekadar saluran pengaduan, tapi juga alat ukur kecepatan respons birokrasi Pemkot Surabaya. Eri menegaskan, Surabaya bukan dibangun oleh wali kota semata, tapi oleh sistem pemerintahan yang berjalan cepat dan responsif.
“Surabaya ini bukan ditentukan oleh wali kotanya, tapi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sistem itu harus tetap berjalan cepat, ada atau tanpa wali kota,” ujarnya.
Setiap laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti. Contohnya, persoalan di Kali Tebu yang sudah lama dikeluhkan warga. Pemkot menargetkan semua aduan bisa ditangani maksimal 1×24 jam. Jika belum selesai, perangkat daerah wajib memberi penjelasan terkait progresnya.
Selain infrastruktur, laporan terkait parkir liar juga banyak diterima. Juru parkir tanpa identitas resmi harus segera ditertibkan.
Yang unik, banyak warga justru menggunakan hotline untuk curhat masalah pribadi. Mulai dari perselisihan rumah tangga, ditinggal pacar, hingga penipuan arisan bodong. Bahkan, ada warga luar Surabaya yang ikut menghubungi hotline untuk meminta bantuan.
“Banyak yang lucu-lucu juga. Ada yang curhat soal rumah tangga, ditipu, sampai masalah percintaan,” kata Eri sambil tersenyum.
Dengan rata-rata 400 laporan per hari, warga merasa lebih mudah menyampaikan persoalan. Eri menegaskan, untuk kasus hukum atau pertanahan yang menjadi kewenangan lembaga lain, Pemkot tetap mendorong laporan resmi ke instansi terkait, tapi siap membantu koordinasi percepatan tindak lanjut.
“Dengan cara ini, kami ingin membangun keterbukaan dan kedekatan dengan masyarakat Surabaya. Kami bisa mengetahui persoalan warga, tapi tetap bergerak sesuai bidang dan kewenangan,” pungkas Eri.
