KaMedia – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemprov Jatim mempercepat pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah, sekaligus memperkuat koordinasi dan verifikasi agar bantuan tepat sasaran.
Komitmen itu disampaikan Khofifah saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan BSPS yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI secara daring dari Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
” Kami Pemprov Jawa Timur siap mendukung percepatan BSPS di Jawa Timur. Kami menilai program ini langsung menyentuh masyarakat dan sangat strategis untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni di Jawa Timur,” tegas Khofifah.
Berdasarkan data per 14 September 2026, BSPS yang bersumber dari APBN dialokasikan untuk 35.344 unit rumah di Jawa Timur. Sebanyak 12.371 unit di antaranya telah memasuki tahap konstruksi.
Sementara itu, usulan BSPS dari pemerintah kabupaten/kota mencapai 37.853 unit. Dari jumlah tersebut, 15.425 unit telah selesai diverifikasi dan 11.995 unit telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
” Artinya pelaksanaan telah mencapai 35 persen dari total unit berdasarkan pencairan senilai Rp247,42 miliar,” kata Khofifah.
Di luar program BSPS pusat, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga dilakukan melalui kolaborasi Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten/kota. Pada 2026, penanganan RTLH melalui APBD provinsi serta APBD kabupaten/kota mencapai 5.411 unit dari target 9.725 unit.
Penanganan RTLH oleh Kodam V/Brawijaya dengan dukungan APBD Provinsi Jawa Timur telah terealisasi 100 persen, sedangkan penanganan oleh Kodaeral V masih berlangsung. Adapun penanganan melalui APBD kabupaten/kota telah mencapai 3.711 unit dari target 7.801 unit atau sekitar 48 persen.
Untuk mengejar percepatan sekaligus menjaga ketepatan sasaran, Pemprov Jatim akan membentuk Desk BSPS sebagai pusat koordinasi dan monitoring dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
” Desk ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program BSPS di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Nanti akan kami sesuaikan apakah akan ditempatkan di Bappeda atau di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim,” jelasnya.
Menurut Khofifah, desk tersebut diharapkan memperkuat komunikasi lintas sektor, mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan, serta memastikan perkembangan program dapat dipantau secara terintegrasi.
Pemprov Jatim juga akan memperluas sosialisasi BSPS melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media luar ruang seperti billboard. Langkah ini akan diperkuat melalui sinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Jatim.
” Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk memaksimalkan pemanfaatan media luar ruang yang dimiliki,” ujarnya.
Selain percepatan, Khofifah menaruh perhatian besar pada akurasi data penerima bantuan. Verifikasi sejak awal akan diperkuat untuk mencegah tumpang tindih data maupun penerima bantuan ganda.
Pemprov Jatim akan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, termasuk memperkuat Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dengan dukungan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang memenuhi persyaratan.
” Kami akan mencoba melakukan penguatan Tenaga Pendamping Masyarakat atau TPM dengan memaksimalkan dukungan dari Tagana dan TKSK yang sesuai verifikasi sebagai TPM. Saya rasa ini akan sangat membantu,” kata Khofifah.
Ia menegaskan keberhasilan program bedah rumah membutuhkan sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Penanganan RTLH, kata dia, bukan sekadar memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
” Kami berharap dengan kolaborasi yang kuat ini, target percepatan bedah rumah dapat tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan di Jawa Timur,” harapnya.
BSPS merupakan program strategis nasional Kementerian PKP yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya menjadi hunian yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Program ini juga diharapkan mendorong swadaya, kemandirian, dan gotong royong masyarakat dalam memperbaiki rumah.
” Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni serta alas hak atau kepemilikan tanah yang sah. Karenanya kami akan memberikan dukungan agar program ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkas Khofifah.
