KaMedia – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengoperasikan lima rumah pompa baru pada 1 Desember 2026 mendatang mendapat lampu hijau dari legislatif. Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Minun Latif, menilai langkah tersebut krusial untuk menekan potensi genangan hingga banjir di berbagai titik Kota Pahlawan.
Menurut Minun, keberadaan rumah pompa merupakan wujud keseriusan Pemkot dalam mempercepat penyedotan dan aliran air hujan agar tidak meluap ke permukiman maupun jalan raya.
“Wali kota tidak menginginkan Surabaya terjadi banjir atau genangan. Karena itu banyak dibangun rumah pompa untuk menyedot air supaya tidak menggenang, apalagi sampai banjir,” ujar Minun, Jumat (13/11/2026).
Ia menambahkan, jumlah rumah pompa sangat mungkin terus ditambah pada tahun-tahun mendatang menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Namun, Minun mengingatkan bahwa pembangunan rumah pompa saja tidak cukup. Upaya tersebut wajib diimbangi dengan perawatan saluran dan pengerukan sungai secara rutin agar aliran air menuju laut berjalan lancar.
” Selama masih ada laporan banjir, penyebabnya harus dicari. Selain pengerukan sungai, barulah dibuatkan rumah pompa supaya aliran airnya lancar,” jelasnya.
Ia juga menekankan agar pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dilakukan merata, mulai dari Surabaya Timur hingga ujung Surabaya Barat. Selain rumah pompa, Minun turut memantau pengerjaan proyek saluran air di kawasan sekitar Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang ditargetkan rampung pada November 2026 ini. Proyek tersebut dinilai mendesak karena kawasan tersebut sebelumnya belum memiliki saluran yang memadai.
Meski demikian, Minun mengakui proyek infrastruktur yang tengah berjalan memicu keluhan warga akibat kemacetan lalu lintas. Ia pun mendesak kontraktor pelaksana untuk mempercepat pengerjaan serta menata material konstruksi dengan rapi.
“Kontraktor harus bekerja secepat mungkin dan tidak meletakkan material di sembarang tempat agar tidak memicu kemacetan di jalan raya,” tegasnya.
Tak hanya itu, Minun meminta Pemkot Surabaya bertindak tegas jika ada kontraktor yang molor dari tenggat waktu. Sanksi dinilai mutlak diperlukan sebagai efek jera sekaligus bahan evaluasi.
“Mestinya ada sanksi dari pemerintah kota, minimal blacklist. Jadi ke depannya tidak mungkin diberi pekerjaan lagi,” pungkasnya.
