KaMedia – Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo resmi memperkenalkan identitas visual terbarunya dalam gelaran Apresiasi Wajib Pajak Panutan 2026 di Ballroom Fave Hotel, Kamis (12/11). Mengusung karakter maskot yang segar dan membumi, peluncuran logo ini menandai komitmen baru BPPD untuk hadir lebih ramah, modern, dan dekat dengan masyarakat.
Perkenalan logo baru tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo, Yudi Iriyanto, kepada Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., di hadapan 62 wajib pajak panutan serta para tamu undangan yang hadir.
Saat ditampilkan secara megah di layar utama ballroom, visual logo baru ini langsung mencuri perhatian. Desainnya menampilkan maskot semut berwarna oranye cerah yang mengenakan blangkon bermotif batik, dipadukan dengan tipografi “bppd” berwarna hijau dan hitam, serta keterangan “badan pelayanan pajak daerah” di bagian bawahnya. Tampilannya yang bersahabat membuat banyak peserta spontan mengabadikan momen tersebut melalui ponsel mereka.
Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo, Yudi Iriyanto, mengungkapkan bahwa pemilihan semut sebagai maskot utama sarat akan filosofi mendalam. Semut merepresentasikan nilai kerja keras, gotong royong, kedisiplinan, serta kepatuhan.
”Semut dikenal sebagai hewan yang rajin, bekerja bersama, dan tidak pernah berhenti mengumpulkan bekal untuk masa depan. Hal itu sejalan dengan semangat BPPD dalam mengajak masyarakat untuk patuh dan tepat waktu membayar pajak demi pembangunan Kabupaten Sidoarjo,” ujar Yudi.
Tak hanya menonjolkan etos kerja, unsur budaya lokal juga disematkan melalui blangkon bermotif batik yang dikenakan sang maskot. Aksesori tradisional ini menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya Sidoarjo yang terus dijaga di tengah arus modernisasi layanan publik.
Melalui penyegaran identitas ini, BPPD Kabupaten Sidoarjo berupaya mengubah persepsi layanan perpajakan agar terasa lebih hangat, inklusif, dan mudah dikenali oleh seluruh lapisan warga Kota Delta.
”Logo ini menjadi semangat baru bagi kami untuk terus bersinergi dengan wajib pajak dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD),” pungkas Yudi.
