KaMedia – Suasana hangat terasa di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/2), saat Khofifah Indar Parawansa menyapa ratusan warga dalam kegiatan Sapa Bansos. Bagi sebagian keluarga, hari itu bukan sekadar seremoni—melainkan awal harapan baru.
Pada penyaluran perdana Tahun Anggaran 2026 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelontorkan bantuan sosial dan pemberdayaan senilai total Rp7.735.250.000. Khusus Tahap I di Kabupaten Pasuruan, bantuan yang disalurkan mencapai Rp4.589.450.000.
“Ini bansos pertama di tahun anggaran 2026. Kita bangun sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ada bantuan ke BUMDes, ada juga untuk Jatim Puspa,” ujar Khofifah.
Menurutnya, bantuan tersebut bukan sekadar distribusi anggaran. Ia menekankan bahwa penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu, perlindungan sosial berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi desa.
“Perlindungan sosial kita kuatkan, desa kita berdayakan, agar masyarakat naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I, sebanyak 1.747 keluarga menerima bantuan masing-masing Rp500.000 dengan total Rp873.500.000. Program ini akan disalurkan dalam empat tahap sepanjang 2026, dengan total nilai mencapai Rp3.494.000.000 untuk Kabupaten Pasuruan.
Sementara itu, 1.503 jiwa menerima Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem Tahap I senilai total Rp2.254.500.000. Intervensi ini menjadi bagian dari percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis data presisi.
Komitmen inklusivitas juga terlihat melalui Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Tahap I. Sebanyak 83 penerima memperoleh masing-masing Rp900.000, dengan total Rp74.700.000. Selama empat tahap, alokasi ASPD akan mencapai Rp298.800.000.
Tak hanya bantuan konsumtif, pemberdayaan ekonomi juga menjadi perhatian. Melalui program KIP Putri Jawara, sebanyak 100 perempuan menerima dukungan usaha masing-masing Rp3.000.000 dengan total Rp300.000.000. Program ini dirancang untuk melahirkan wirausaha perempuan tangguh dan mandiri.
Selain itu, KIP PPKS Jawara menyalurkan Rp30.000.000 kepada 10 penerima manfaat untuk memperkuat usaha kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Dukungan bagi pilar-pilar sosial juga diberikan kepada 182 penerima dengan total Rp100.400.000 pada Tahap I.
Desa sebagai Episentrum Pertumbuhan
Penguatan ekonomi desa menjadi salah satu pesan utama dalam Sapa Bansos kali ini. Bantuan sebesar Rp941.350.000 disalurkan untuk mendukung BUMDesa, Desa Berdaya, dan Jatim Puspa. Tambahan zakat produktif dari BUMD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp15.000.000 juga diberikan kepada 30 penerima manfaat untuk mendorong usaha produktif warga.
“Kalau desa kuat, ekonomi daerah akan kuat. Kalau keluarga rentan kita jaga, maka stabilitas sosial terjaga. Inilah desain besar pembangunan Jawa Timur dalam pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan,” tutur Khofifah.
Ia optimistis, dengan intervensi terukur dan kolaborasi lintas sektor dari tingkat provinsi hingga desa, angka kemiskinan ekstrem di Pasuruan dapat ditekan secara signifikan.
Apresiasi pun datang dari Bupati Pasuruan, Mochamad Rusdi Sutejo. Ia menyebut kehadiran Pemprov Jatim membawa semangat baru bagi warganya.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami. Kehadiran Pemprov Jatim memberikan harapan baru, khususnya bagi mereka yang membutuhkan,” pungkasnya.
