KaMedia – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) Tahun 1448 H / 2027 M yang dibuka serentak secara nasional pada 5–10 November 2026. Khofifah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, akuntabel, dan non-diskriminatif demi menjamin kualitas pelayanan bagi jemaah haji asal Jawa Timur di Tanah Suci.
”Petugas Haji Daerah bukan sekadar pendamping perjalanan. Mereka adalah pelayan tamu-tamu Allah. Kita butuh petugas yang berintegritas, kompeten, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keikhlasan melayani,” tegas Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (9/11/2026).
Pada musim haji tahun 2027, Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi sebanyak 121 kuota PHD untuk mendampingi estimasi 42.051 jemaah haji. Jumlah tersebut terbagi atas 91 orang untuk Pelayanan Umum dan 30 orang untuk Pelayanan Kesehatan. Rinciannya, 108 kuota disebar ke 38 kabupaten/kota, sementara 13 kuota dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi Jatim yang sepenuhnya dibiayai melalui APBD Pemprov Jatim.
Gubernur Khofifah menginstruksikan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur untuk segera berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Haji dan Umrah di daerah masing-masing. Langkah ini merujuk pada Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 serta Surat Sekdaprov Jatim tertanggal 4 November 2026. Seluruh biaya pengusulan dan pemberangkatan PHD dipastikan ditanggung oleh APBD masing-masing daerah tanpa dibebankan kepada individu yang diusulkan.
Secara teknis, proses seleksi PHD Jatim dilaksanakan melalui beberapa tahapan ketat, 5–10 November 2026, pendaftaran dan penyampaian rekomendasi dari kepala daerah (penutupan pukul 24.00 WIB). 11–13 November 2026, verifikasi berkas usulan oleh Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jatim bersama Biro Kesra Pemprov Jatim.
Selanjutnya 14 November 2026, pelaksanaan ujian Computer Assisted Test (CAT) dan 16 november 2026 pengumuman resmi hasil seleksi.
Persyaratan dasar calon peserta mencakup WNI beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, berintegritas, memiliki kemampuan digital, serta memenuhi kriteria usia. Untuk bidang Pelayanan Umum, peserta berusia 30–55 tahun dengan latar belakang pendidikan minimal S1/sederajat. Sementara untuk bidang Pelayanan Kesehatan (dokter atau perawat), peserta berusia 27–55 tahun. Dokumen kelengkapan administrasi yang wajib disiapkan meliputi KTP, ijazah terakhir, surat keterangan sehat pemerintah, SKCK (khusus non-ASN), dan surat rekomendasi resmi dari Bupati/Wali Kota atau Gubernur.
”Tanggung jawab kita besar untuk melayani para tamu Allah. Mari kita siapkan petugas terbaik, bukan hanya cerdas secara administrasi, tetapi juga kuat secara mental, memiliki empati, dan siap melayani jemaah lansia serta berisiko tinggi,” pungkas Khofifah
Masyarakat atau calon peserta yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi PHD Jawa Timur dapat menghubungi Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur melalui kontak resmi di nomor 081933027948 atau 08179673643
