KaMedia – Lima Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota / Pemkot Surabaya meraih penghargaan Public Service for Impact of The Year Jawa Timur 2026 dalam ajang Surabaya Marketing Festival di The Sheraton Hotel Surabaya, Kamis (3/9/2026).
Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas kualitas, inovasi, dan dampak pelayanan publik yang dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Lima PD yang menerima penghargaan tersebut yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).
Kepala Dinkominfo Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, penghargaan tersebut diberikan berdasarkan evaluasi dan penilaian yang dilakukan secara independen oleh MarkPlus. Penilaian tidak hanya melihat administrasi atau paparan dari pemerintah daerah, tetapi juga pengalaman pelayanan yang ditemukan langsung di lapangan.
“Penilaiannya dilakukan secara independen, bahkan tanpa sepengetahuan Pemerintah Kota Surabaya. Mereka melihat langsung bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat,” kata Eddy.
Menurutnya, proses penilaian antara lain dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap pelayanan kependudukan di Disdukcapil, kecepatan respons DPKP dalam menangani laporan masyarakat melalui layanan 112, pelayanan perizinan di DPMPTSP, serta percepatan layanan rutilahu (rumah tidak layak huni) oleh DPRKPP.
Selain itu, pengelolaan pengaduan masyarakat juga menjadi salah satu aspek yang dinilai, termasuk kemampuan Pemkot Surabaya dalam menindaklanjuti laporan warga dalam waktu 1 x 24 jam.
Selain pengamatan langsung, penilaian juga memperhatikan percakapan dan respons publik di media sosial terhadap pelayanan yang diberikan perangkat daerah. Dari berbagai indikator tersebut, lima PD Surabaya dinilai memiliki kapasitas pelayanan yang memenuhi kriteria penghargaan.
Eddy menegaskan, capaian tersebut tidak boleh membuat Pemkot Surabaya berhenti berinovasi. Sebagai kota metropolitan dengan masyarakat yang heterogen, pelayanan publik harus terus dikembangkan agar semakin mudah diakses seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas dan lansia.
“Pelayanan publik di Kota Surabaya harus inklusif. Artinya, bisa dijangkau oleh semua golongan dan seluruh warga masyarakat tanpa hambatan,” ujarnya.
Salah satu penguatan yang terus dilakukan adalah melalui digitalisasi pelayanan. Pemkot Surabaya kini mulai mengembangkan pemanfaatan artificial intelligence (AI) untuk mendukung pelayanan publik berbasis data. Pengembangan tersebut salah satunya telah dirintis DPMPTSP dalam pelayanan perizinan.
“Yang pertama adalah digitalisasi. Kemudian, di tahun 2026 ini kita juga mulai mengarah ke pemanfaatan AI. Di DPMPTSP sudah mulai dikembangkan pelayanan berbasis AI untuk mendukung proses perizinan,” jelasnya.
Pengembangan teknologi tersebut akan diperkuat dengan integrasi data melalui konsep satu data dan satu peta. Menurut Eddy, sistem ini nantinya menjadi salah satu fondasi Pemkot Surabaya dalam menyusun perencanaan pembangunan maupun menentukan program dan kebijakan.
“Ke depan, kami akan terus mengintegrasikan seluruh data dalam satu data dan satu peta. Itu yang akan menjadi dasar Pemerintah Kota untuk melakukan perencanaan pembangunan dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya,” katanya.
Dengan basis data yang terintegrasi, Pemkot Surabaya dapat memetakan kebutuhan warga secara lebih presisi sebelum menentukan intervensi. Eddy mencontohkan, penanganan pengangguran tidak cukup hanya berdasarkan angka agregat, tetapi perlu didukung data mengenai warga yang belum bekerja dan kebutuhan masing-masing.
“Ketika kita ingin melakukan pengentasan pengangguran, kita harus memiliki data yang jelas. Siapa yang menganggur, jumlahnya berapa, dan kebutuhannya seperti apa. Dengan data yang terintegrasi, intervensi pemerintah bisa lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
