KaMedia – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meminta orang tua segera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan jika menunjukkan gejala yang diduga berkaitan dengan kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo.
Emil menegaskan, orang tua tidak perlu khawatir soal biaya pemeriksaan maupun perawatan karena seluruh penanganan medis korban ditanggung negara.
“Bagi siapapun orang tua yang anaknya menunjukkan gejala ini jangan ragu-ragu untuk dirujuk ke fasilitas medis. Jangan ada concern biaya, karena semuanya di-cover oleh negara,” ujar Emil, Rabu (2/9/2026).
Imbauan itu disampaikan setelah ratusan penerima MBG dari sejumlah lembaga pendidikan di Sidoarjo mengalami keluhan kesehatan dan mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit.
Emil mengingatkan orang tua agar tidak melakukan pengobatan sendiri, terutama ketika anak mengalami diare yang berisiko menyebabkan dehidrasi.
Pemerintah juga meminta Dinas Pendidikan Sidoarjo mengecek absensi siswa. Siswa yang tidak masuk sekolah akan ditelusuri oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk memastikan kondisi mereka.
Emil sebelumnya menyebut jumlah korban dugaan keracunan mencapai 512 orang dari 19 lembaga pendidikan yang menerima makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama.
Penerima manfaat tersebut berasal dari berbagai jenjang, termasuk TK dan SD. Namun, saat meninjau rumah sakit, Emil menyebut pasien yang paling banyak ditemui berasal dari jenjang SMP dan SMA.
Ia juga memastikan tidak ada korban meninggal dalam kasus tersebut, sekaligus membantah informasi yang sempat beredar di media sosial.
” Pertama, tidak ada yang meninggal. Sebagaimana berita beredar di media sosial,” ujarnya.
Kasus ini, kata Emil tidak hanya terjadi di satu pondok pesantren. Adanya keluhan dari penerima MBG di sejumlah lembaga yang mendapatkan makanan dari SPPG yang sama membuat pemerintah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penelusuran menyeluruh.
SPPG Kalitengah di Tanggulangin kini telah di-suspend sebagai bagian dari prosedur penanganan BGN selama proses pemeriksaan berlangsung.
Emil menilai penelusuran terhadap seluruh proses penyediaan hingga penyajian makanan menjadi kunci untuk menemukan akar persoalan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur juga akan mendukung Dinas Kesehatan Sidoarjo dalam investigasi epidemiologi.
Menurut Emil, pemeriksaan laboratorium tetap diperlukan, termasuk melalui laboratorium rujukan yang berkaitan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, hasil laboratorium bukan satu-satunya fokus investigasi.
” Yang paling utama ditelusuri dari sekarang ini akar permasalahan di mana. Kan ada dokumentasi atau bahkan mungkin tervideo proses-proses khusus untuk penyajian makanan tersebut,” jelasnya.
Pemerintah juga meminta BGN memastikan apakah keluhan hanya dialami penerima yang mengonsumsi makanan pada sesi kedua atau juga terjadi pada penerima yang mendapat makanan pada sesi pagi.
Hal itu dinilai penting untuk mempersempit titik persoalan, apakah berasal dari bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian makanan.
Terkait dugaan makanan terlambat dikonsumsi, Emil menyebut makanan sesi kedua dikonsumsi sekitar pukul 12.25 WIB. Berdasarkan keterangan pihak pesantren, makanan langsung disantap setelah diterima dan waktu tersebut masih sesuai dengan label waktu yang tercantum pada wadah.
Emil menegaskan investigasi tidak boleh berhenti pada temuan ada atau tidaknya bakteri dalam makanan. Pemerintah perlu memastikan akar masalah, termasuk kemungkinan persoalan bahan baku maupun pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan makanan MBG.
“Jadi bukan hanya apakah ada bakteri atau tidak, tetapi akar permasalahannya harus ditemukan,” pungkas Emil.
