KaMedia – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa data statistik yang akurat, mutakhir, dan kredibel merupakan fondasi utama pembangunan yang presisi. Karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memegang peran strategis sebagai penyedia data yang menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pemerintah agar tepat sasaran..
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Hotel JW Marriott Surabaya, Selasa (28/7) malam.
Rakornas yang berlangsung pada 25–28 Juli 2026 ini menjadi forum nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, menyusun langkah mitigasi, sekaligus memperkuat sinergi seluruh jajaran BPS dalam menyukseskan pendataan ekonomi nasional.
Di hadapan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti serta Kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, Khofifah menegaskan bahwa hampir seluruh kebijakan strategis pemerintah bertumpu pada data statistik yang disediakan BPS.
” Kepada seluruh insan BPS, hari ini tidak ada rapat strategis tanpa pimpinan BPS. BPS adalah institusi yang menjadi arus utama dalam setiap pengambilan keputusan. Rapat pertanian, pembangunan, perumahan, infrastruktur, energi hingga kemiskinan semuanya membutuhkan data BPS. Luar biasa,” ujarnya.
Menurut Khofifah, posisi strategis tersebut harus menjadi penyemangat bagi seluruh insan BPS untuk terus menjaga kualitas data. Sebab, setiap data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.
” Positioning ini harus semakin menguatkan semangat seluruh insan BPS. Hari ini negeri ini membutuhkan BPS untuk merancang berbagai program pembangunan. Ini suara hati saya, panjenengan semua adalah very, very important person,” tegasnya.
Khofifah juga mengungkapkan kedekatannya dengan data BPS yang telah terjalin sejak menjadi anggota DPR RI pada 1992. Bahkan sebelum era digital, publikasi BPS menjadi referensi utama dalam menjalankan tugas legislasi.
” Saya punya utang budi yang sangat besar kepada BPS. Sejak menjadi anggota DPR RI tahun 1992, saya sudah menjadi klien BPS. Saat itu belum ada laptop dan internet. Saya meminta izin memfotokopi berbagai buku statistik BPS yang tebal-tebal sebagai bahan kerja,” kenangnya.
Ia menambahkan, pembangunan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui data yang valid, mutakhir, dan mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan. Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 menjadi sangat penting untuk menghadirkan peta ekonomi Indonesia yang akurat.
” Perencanaan pembangunan membutuhkan data yang selalu diperbarui. Kompas pembangunan adalah data-data mutakhir dari BPS. Karena itu saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh insan BPS,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga mengapresiasi Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati beserta seluruh jajaran yang terus bekerja menghadirkan data berkualitas di tengah kompleksitas wilayah Jawa Timur.
Menurutnya, tantangan pendataan di Jawa Timur tidak ringan. Selain memiliki 38 kabupaten/kota—terbanyak di Indonesia—karakteristik ekonominya juga sangat beragam.
” Saya memahami beban Ibu Kepala BPS Jatim tidak mudah. Banyak pusat kegiatan usaha berada di berbagai daerah, bukan hanya di Surabaya. Tetapi saya yakin, yang sulit bukan berarti tidak bisa,” katanya.
Khofifah mencontohkan, aktivitas produksi sejumlah perusahaan besar di Jawa Timur kerap tidak tercatat sepenuhnya di lokasi produksi karena kantor pusat atau holding perusahaan berada di Jakarta.
Menutup sambutannya, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada BPS RI yang memilih Surabaya sebagai tuan rumah Rakornas Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, Surabaya dan Jawa Timur memiliki nilai historis yang kuat dalam menumbuhkan semangat kebangsaan, persatuan, dan optimisme.
” Terima kasih kepada Kepala BPS yang memilih Surabaya, Kota Pahlawan, sebagai lokasi Rakornas. Saya yakin semangat heroik itu ingin dihadirkan untuk membakar optimisme seluruh insan BPS dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, sinergi pemerintah daerah dan BPS menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik berkualitas sebagai dasar pembangunan nasional.
“Kehadiran Ibu Gubernur menjadi kehormatan sekaligus penyemangat bagi kami untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Jawa Timur merupakan penyumbang ekonomi terbesar kedua setelah Jakarta. Karena itu, mari kita pastikan sensus ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jawa Timur dan Indonesia,” ujarnya..
Amalia mengungkapkan, hingga saat ini capaian Indeks Kualitas Sensus (IKS) Jawa Timur telah mencapai 55,81 persen dan menempatkan Jawa Timur di peringkat kesembilan nasional.
“Kami terus melakukan evaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi dari tingkat pusat hingga daerah. Terima kasih kepada seluruh jajaran BPS dan petugas lapangan atas kerja kerasnya menghadirkan data yang akurat. Data ini akan memberikan gambaran struktur sekaligus peta ekonomi Indonesia sebagai panduan pembangunan nasional maupun daerah,” pungkasnya.
