KaMedia – Wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai mengemuka di tingkat nasional. Pemerintah pusat mengkaji skema satu hari kerja dari rumah setiap pekan sebagai upaya menekan konsumsi energi, mengurai kemacetan, sekaligus menjaga produktivitas.
Di Surabaya, Pemerintah Kota memilih bersikap hati-hati. Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pihaknya belum akan mengambil langkah sebelum ada arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.
“Soal WFH kita tunggu arahan dari Pak Presiden,” ujar Eri, Senin (30/3/2026).
Alih-alih WFH, Pemkot Surabaya selama ini telah lebih dulu menerapkan konsep Work From Anywhere (WFA). Dalam skema ini, ASN tidak terpusat bekerja di kantor, melainkan menyebar dan mendekat ke masyarakat melalui Balai RW.
Eri menyebut, pendekatan tersebut justru membuat pelayanan publik lebih efektif. Aktivitas pemerintahan tetap berpusat secara administratif di Balai Kota, namun praktik kerjanya berlangsung di tengah lingkungan warga.
“Kalau di Surabaya itu bukan WFH, tapi WFA. Jadi pegawai bekerja dekat dengan masyarakat, di Balai RW,” jelasnya.
Konsep ini juga dinilai lebih fleksibel. ASN dapat menyesuaikan lokasi kerja dengan domisili terdekat, sehingga mobilitas bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan.
Meski demikian, Pemkot Surabaya tetap membuka kemungkinan penyesuaian jika kebijakan nasional WFH resmi diberlakukan. Salah satu tujuan utama yang disorot adalah efisiensi bahan bakar minyak (BBM).
Sebagai langkah alternatif, Eri menyiapkan opsi kebijakan yang tak kalah strategis: mendorong ASN beralih ke transportasi umum.
“Kalau tujuannya penghematan BBM, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah membatasi penggunaan kendaraan pribadi,” ungkapnya.
Skema itu bukan hal baru. Pemkot Surabaya sebelumnya pernah menerapkan aturan satu hari kerja di mana ASN diwajibkan menggunakan transportasi umum, khususnya bagi pegawai yang berkantor di Balai Kota maupun kantor pemerintahan lainnya.
Menurut Eri, kebijakan ini relevan mengingat banyak ASN Surabaya yang tinggal di luar kota, seperti Sidoarjo dan Gresik. Penggunaan transportasi umum dinilai lebih efisien dibanding kendaraan pribadi.
“Kalau yang rumahnya dekat bisa naik sepeda. Tapi banyak juga yang dari luar kota, jadi kita dorong pakai transportasi umum,” ujarnya.
Terkait kemungkinan penentuan hari WFH, Eri menyebut opsi hari Jumat sempat mengemuka. Namun, ia menegaskan hal itu masih bersifat tentatif dan harus menunggu keputusan pusat.
Pemkot Surabaya juga memiliki pertimbangan tersendiri soal efektivitas kerja. Mereka cenderung menghindari penerapan WFH di hari yang berdekatan dengan libur.
“Kalau bisa tidak di hari yang mendekati atau setelah liburan, supaya kinerja tetap terkontrol,” tegasnya.
Meski memiliki sejumlah opsi dan pengalaman kebijakan alternatif, Eri memastikan Pemkot Surabaya tetap akan mengikuti keputusan pemerintah pusat jika aturan WFH diberlakukan secara nasional.
“Kalau sudah ditetapkan kementerian, semua daerah pasti mengikuti,” pungkasnya.
