KaMedia – Di Kantor Kecamatan Glenmore, harapan itu dibagikan satu per satu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial dan tali asih senilai total Rp 5,26 miliar bagi masyarakat Banyuwangi, Sabtu (28/2).
Bantuan tersebut tak sekadar angka dalam laporan anggaran. Ia menyasar lansia, penyandang disabilitas, keluarga prasejahtera, pelaku usaha ultra mikro, hingga desa-desa yang membutuhkan penguatan ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyebutnya sebagai “bantalan sosial” dan “bantalan ekonomi”, dua penopang agar warga rentan tak terperosok lebih dalam.
“Bantalan sosial diberikan kepada lansia hingga penyandang disabilitas. Sedangkan bantalan ekonomi melalui zakat produktif untuk pelaku usaha ultra mikro,” ujar Khofifah.
Menurutnya, zakat produktif menjadi salah satu cara memutus jerat rentenir dan pinjaman online ilegal yang kerap membelit warga miskin. Modal usaha kecil diharapkan mampu menjadi jalan keluar, bukan sekadar penambal kebutuhan sesaat.
Dari total Rp 5,26 miliar, alokasi terbesar berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2,25 miliar. Dana itu diperuntukkan bagi 866 keluarga penerima PKH Plus, 69 penyandang disabilitas melalui ASPD, penerima KIP PPKS Jawara, serta operasional dan tali asih untuk 110 pilar sosial, mulai dari SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, TKSK hingga TAGANA.
Dukungan juga datang dari BUMD Jatim yang menyalurkan zakat produktif Rp 25 juta kepada 50 penerima manfaat. Nominalnya mungkin tak besar, tetapi bagi pelaku usaha ultra mikro, tambahan modal itu bisa berarti keberlangsungan usaha.
Sementara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jatim, Rp 1,28 miliar digelontorkan untuk penguatan desa lewat program BUMDesa, Desa Berdaya, Jatim Puspa, dan Bantuan Keuangan Desa. Bantuan lintas perangkat daerah turut mengalir: Dinas PUPR Cipta Karya Rp 400 juta, Dinas Perhubungan Rp 500 juta, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp 800 juta, seluruhnya difokuskan untuk mendukung desa.
Khofifah menegaskan, intervensi ini merupakan respons atas kompleksitas penanganan kemiskinan yang membutuhkan sinergi pusat, provinsi, hingga kabupaten.
“Kami berharap bantuan ini tepat sasaran, dikelola akuntabel, dan memberi dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut. Ia menegaskan pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas Pemkab Banyuwangi, termasuk melalui gerakan “Banyuwangi Berbagi” yang melibatkan unsur pentahelix dalam program bedah rumah dan bantuan sosial lainnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Restu Novi menambahkan, percepatan penyaluran dilakukan menjelang Idulfitri agar bantuan dapat langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan harian masyarakat.
Di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan yang terus meningkat, suntikan Rp 5,26 miliar ini diharapkan bukan sekadar seremonial penyerahan bantuan. Ia menjadi penopang, agar warga tetap berdiri, berusaha, dan perlahan bangkit.
